Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII), Christina Clarissa Intania memandang, Indonesia sama saja menghancurkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, karena kehadiran TNI di Gaza dengan bendera BoP.
"Itu kan merepresentasikan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Melihat inkonsistensi tersebut, seharusnya Indonesia bisa lebih jernih memandang," ujar Christina kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 22 Februari 2026.
Menurutnya, media massa Israel mengklaim TNI akan menjadi bagian dari International Stabilization Force (ISF) atau Pasukan Stabilisasi Internasional dalam fase kedua gencatan senjata.
|"Tapi harus diingat juga bahwa Israel telah melanggar gencatan senjata dalam banyak kesempatan (aljazeera.com, 10/2/2026; ohchr.org, 24/11/2025)," urai Christina sembari menautkan sumber.
Dia menegaskan, salah satu pelanggaran gencatan senjata Israel sudah ditegur oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan November 2025, dan meminta negara-negara untuk bertindak karena pelanggaran gencatan senjata 11 Oktober 2025.
"Dan perlu diingat juga, bahwa kini Indonesia adalah Presiden Dewan HAM PBB, yang memiliki tugas untuk mengutuk pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel dan memastikan Palestina mendapatkan kemerdekaannya," katanya mengungkit.
Oleh karena itu, Christina menduga watak ingkar Israel tidak akan berubah selama tujuannya belum tercapai. Sehingga, pengiriman pasukan tentara dari berbagai negara ke Gaza, termasuk dari Indonesia tentunya bagian dari indikasi pemanfaatan.
"Bahwa besar kemungkinan kejadian yang sama akan terjadi ketika TNI bertugas di Gaza. Tidak mustahil bagi TNI untuk justru malah terlibat dalam pelanggaran gencatan senjata yang sering dilakukan Israel," tuturnya.
"Ini adalah skenario terburuk, di mana TNI malah berada dalam kemalut kepentingan tentara Israel di Gaza yang justru tidak sejalan dengan tujuan membawa perdamaian yang digadang," demikian Christina menambahkan.
Pengiriman 8.000 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke jalur Gaza, Palestina sebagai bagian dari Board of Peace (BoP), diprediksi bakal dimanfaatkan Israel dan Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya. 
BERITA TERKAIT: