“Apakah kegiatan masyarakat itu cenderung positif ataukah dapat menimbulkan gangguan kepada masyarakat. Kami lihat dulu. Ketika kami menilai ada potensi gangguan keamanan dan konflik kami akan menyampaikan," kata Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Mochammad Iqbal, siang ini (Rabu, 14/11).
Intinya, kata alumnus Akpol 1991 ini, Polri menilai apakah ada potensi gangguan keamananan dan konflik atau tidak, jika ada maka Polri yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang tentu tidak memberikan izin.
“Artinya kami menyarankan untuk tidak dilakukan (kegiatan),†sergahnya.
Karena pertimbangan itu, sambung Iqbal, wajar Polres Bogor Kabupaten tidak memberikan izin terlebih acara tersebut setelah mendapat penolakan dari beberapa kelompok organisasi masyarakat.
“Saya kira Polres Bogor sudah menilai itu ada potensi gangguan. Sehingga ada penolakan,†demikian Iqbal.
[jto]
BERITA TERKAIT: