TNI Polri Perlu Bersinergi Berantas Terorisme

"Sejak awal saat dulu menjadi anggota Pansus Revisi UU Terorisme saya mendorong peranan TNI diatur dalam revisi UU Terorisme agar sinergis dengan Polri," jelas Sekretaris Fraksi PKS DPR Sukamta kepada wartawan, Jumat (26/1).

Menurutnya, selama ini terkesan penanggulangan terorisme hanya kewenangan Polri, padahal peran TNI juga diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI, terutama pasal 7 ayat 1.

"Sedangkan pada pasal 7 ayat 2 diatur kewenangan TNI melakukan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP) yang di antaranya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme," papar Sukamta.

saat ini sedikitnya terdapat empat jenis terorisme, yaitu transnational organized crime atau kelompok kriminal yang beroperasi lintas negara menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingannya. Kemudian state sponsored terrorism, operasi terorisme yang didukung oleh negara untuk menciptakan instabilitas di negara lain.

"Ketiga nationalistic, yaitu merupakan gerakan-gerakan di dalam negara yang mengacaukan ketertiban masyarakat dan menciptakan gangguan keamanan, seperti gerakan separatis. Keempat ideological, kelompok teroris yang mendasarkan aksinya berdasarkan prinsip ideologis," jelas Sukamta.

Lanjutnya, jika ditelaah dari empat jenis terorisme tersebut maka peran TNI yang memiliki kualifikasi dan persenjataan lebih lengkap sangat dibutuhkan. Apalagi yang terkait dengan transnational dan terorisme yang disponsori negara.

"Pembagian peran TNI-Polri yang sinergis sangat diperlukan dalam kaitan tersebut," imbuh Sukamta yang juga anggota Komisi I.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mengirim surat kepada ketua pansus RUU Terorisme pada 8 Januari. Dalam surat bernomor B/91/I/2018, Hadi mengusulkan keterlibatan TNI dalam upaya memberantas terorisme lewat RUU Terorisme. [wah]