Menko Polhukam: Usulan Ronny Sompie Harus Mendapat Persetujuan Presiden

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).

"Pola itu kan bagus, mereka ini kan pensiunan rata-rata masih punya disiplin, etos kerja dan semangat. Itu bagus. Bintara juga punya keahlian dan kemampuan," ujar Wiranto

Menurut mantan panglima ABRI era Orde Baru itu, sejak dulu prajurit TNI telah diperbantukan dalam berbagai program nasional di luar sektor pertahanan, salah satunya mendukung dan mengoptimalkan program transmigrasi pemerintah.

Namun demikin wacana yang diusulkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, Ronny Sompie itu kata Wiranto tetap harus menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo.

"Harus ada persetujuan Presiden dulu. Apabila sudah disetujui, mekanisme perbantuan TNI akan dituangkan dalam sebuah peraturan yang komprehensif, terpadu dan tidak sektoral," kata Wiranto.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi mengusulkan agar prajurit TNI yang akan pensiun diperbantukan sebagai pegawai keimigrasian di PLBN. Hal tersebut dinilai bisa menjadi solusi atas keterbatasan jumlah pegawai imigrasi yang ada di wilayah perbatasan.

Saat ini pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi belum mencapai 8.000 orang yang artinya tidak cukup untuk ditempatkan di seluruh daerah. [rus]