Radikalisme Menjamur, Polisi Jangan Terlalu Dini Simpulkan Motif Penikaman Tujuh Anak Di NTT

Koordinator Komunitas Persaudaraan NTT di Jakarta, Petrus Selestinus, dalam keterangan persnya, menjelaskan bahwa pertemuan itu berlangsung pada Jumat 16 Desember 2016 dan dihadiri Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Boy Rafli Amar.

Dalam pernyataan sikapnya, Komunitas Persaudaraan NTT meminta Kapolda NTT tidak prematur memberikan penilaian bahwa peristiwa penusukan tersebut sebagai kriminal murni. Seperti diketahui, pelaku penikaman sendiri tewas di ruang tahanan kepolisian akibat dihakimi massa yang marah dan menyerbu masuk kantor polisi.

"Polda NTT harus terus menggali motif dasar pelaku secara mendalam melalui teknik psikodiagnostik terhadap jekak-jejak yang ditinggalkan pelaku. Dari situ dapat disusun profiling psikologi untuk membantu penyidik memperkirakan siapa-siapa saja yang menjadi pelaku," kata Petrus.

Tidak hanya itu, para korban juga mesti mendapatkan pemulihan kejiwaan oleh Tim Psikologi Bareskrim Polri. Sedangkan jasad pelaku perlu diautopsi psikologis untuk mendapat gambaran tentang kepribadiannya.

"Dengan demikian publik bisa mengetahui apakah peristiwa ini bagian dari aktivitas kelompok radikal atau kriminal murni, karena sebelumnya terdapat aktivitas kelompok radikal di NTT yang telah dideteksi oleh Polda NTT, bahkan beberapa kelompok telah diamankan dan dipulangkan oleh Polda NTT tanpa proses hukum," ungkapnya.

Dalam pertemuan itu, Irjen Pol. Boy Rafli Amar menjanjikan akan mengirim tim psikologi.

Petrus menjelaskan, sebelumnya, masyarakat NTT sempat mengkhawatirkan aktivitas kelompok radikal di wilayah mereka sepanjang tahun 2015, ditandai dengan tertangkapnya Syarifudin, seorang anggota jaringan teroris kelompok Santoso, pada tanggal 18 April 2015 di Manggarai Barat. Kemudian, tiga terduga jaringan ISIS ditangkap di Kabupaten Alor oleh Densus 88 pada tanggal 31Juli 2015, dan penemuan lambang bendera kelompok bersenjata ISIS yang digambar di tembok bangunan di Kabupaten TTS. Beberapa kasus itu memberikan gambaran nyata bahwa ISIS telah hadir di NTT.

Terkait itu, Komunitas Persaudaraan NTT di Jakarta mendesak pimpinan Polri untuk segera membangun fasilitas penegakan hukum yang memadai di Kabupaten Sabu Raijua berikut enam Kabupaten lainnya (Nagekeo, Malaka, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur dan Sumba Tengah) yang hingga sekarang belum memiliki sarana penegakan hukum seperti Kantor Polres, Kejaksaan Negeri dan Kodim.

"Sejumlah Kabupaten pemekaran di NTT yang sudah berusia 10 tahun lebih tidak memiliki Polres, Kejaksaan dan Pengadilan, Kodim. Itu akan menjadi lahan subur bagi aktivitas kelompok radikal di NTT," pungkasnya. [ald]