Pemerintah Jangan Diam, Filipina Menghina Bangsa Indonesia

Mereka mendesak pemerintahan untuk pro-aktif melakukan pembebasan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintahan Filipina jangan diam saja. Jika Filipina diam, maka sama saja mendukung atau merestui penculikan WNI di Filipina," tegas Koordinator aksi Chairullah Talaohu, dalam orasinya.

Para demonstran juga menggelar spanduk spanduk bertuliskan 'We urge the Government of the Philippines to Free the Indonesian Hostages, Pemerintah Philipina, Jangan Diam! Bantu Bebaskan Sandera Indonesia, Diam berarti mendukung penyanderaan, dan Silence means support kidnapping, Free the Indonesians.

Dalam aksi tersebut, massa juga sempat memblokir jalan Imam Bonjol dan membuat arus lalu lintas tersendat.

Chairullah kecewa karena kejadian kasus penyaderaan yang sudah berlangsung 4 kali itu terjadi dalam waktu singkat. Apalagi, masih ada 10 WNI yang disandera dan terancam keselamatannya apabila permintaan 250 juta peso (sekitar Rp 70 Miliar) tak dikabulkan.

"Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena kejadian sudah berkali-kali. Ini namanya penghinaan terhadap bangsa," terangnya.

Chairullah mendorong pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI bersikap tegas untuk melakukan operasi pembebasan apapun bentuknya. Pihaknya menilai tidak perlu lagi memakai cara-cara diplomasi yang tidak bermartabat.

"Saya rasa operasi pembebasan menyelamatkan manusia tidak dilarang di Filipina. Tidak bedanya dengan operasi-operasi penyelamatan yang melibatkan militer asing dalam hal bencana alam. Catat, ini adalah persoalan harkat dan martabat bangsa alias harga diri bangsa harus di junjung tinggi!" bebernya.

Chairullah menjelaskan, upaya pembebasan terhadap sandera WNI ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Penyelamatan nyawa sandera harus diutamakan diatas kepentingan politik.

"Kami berharap pemerintah Filipina jangan diam melihat persoalan ini. Ingat bahwa kita punya hubungan diplomatis jangan sampai karena hal ini hubungan ini terputus," terang dia.

"Pemerintah Filipina tidak kooperatif, maka kami mendesak TNI untuk melakukan pembebasan sandera dengan menyerbu markas penyandera di Filipina, dengan atau tanpa ijin pemerintah Filipina." [sam]