"Di tingkat bawah, dalam konsolidasi demokrasi, ada tantangan riil yang harus diberi perhatian serius oleh pemerintah Jokowi. Jokowi kurang memberi perhatian pada gerakan radikal yang masih atasnamakan Islam," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Alimun Hanif, dalam diskusi "Menjaga Ingatan: Ekonomi dan Politik 2015" di Menteng, Jakarta, Sabtu (19/12).
Dia melihat adanya komitmen menjaga Bhineka Tunggal Ika dalam Nawacita (sembilan program prioritas Jokowi-JK). Namun, menurut dia dalam visi itu Jokowi kurang memberi perhatian pada gerakan radikal. Karena pemerintah pusat kurang membatasi ruang gerak gerakan radikal, di daerah-daerah muncul gerakan yang mendesak kepala daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan intoleran.
"Misalnya, desakan kepada Walikota Bogor untuk pelarangan pelaksanaan Asyura, yang diaosiasikan dengan Syiah," ujar Alimun.
Dia akui jumlah konflik beragama memang berkurang di tahun 2015, usaha menggolkan Perda bernuansa agama tertentu juga semakin sedikit. Tetapi gerakan radikal di daerah-daerah tertentu tetap punya pengaruh besar.
"TDi Bandung, Bogor, Tasikmalaya. Kalau tidak kita berikan perhatian, akan jadi tantangan serius bagi pemerintahan Jokowi," ucap pria yang juga analis Timur Tengah ini.
Ia menambahkan, organisasi Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) menjadi magnet baru bagi para penganut ajaran Islam radikal. ISIS bisa membangkitkan lagi jaringan-jaringan teroris lama yang sempat "mati suri" di Indonesia.
"Banyak jaringan lama yang mati suri lalu bergabung dengan ISIS," ungkapnya.
[ald]
Jika secara politik konsolidasi kekuasaan berlangsung cukup baik sampai akhir tahun 2015, di sisi lain pemerintahan Joko Widodo punya tantangan berat dalam menangani kelompok-kelompok agama radikal. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: