"Bukan hal yang aneh kalau Budi Gunawan didorong sebagai satu-satunya calon Kapolri," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, FX. Arief Poyuono dalam keterangannya tadi malam (Senin, 22/12).
Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Megawati saat menjadi Presiden RI kelima. Dia menengarai posisi Kapolri menjadi jatah PDIP setelah sebelumnya posisi Jaksa Agung diambil oleh Nasdem.
Arief menilai Budi memiliki track rekord yang baik dan pantas menjadi Kapolri. Dia juga menilai kepemilikan rekening gendut yang dikaitkan dengan Budi hanya pemberitaan miring karena hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan isu rekening gendut tersebut sebagai hasil dari tindakan pengunaan kekuasaan yang dilakukan Budi.
"Bisa saja isu rekening gendut ditiupkan pada waktu itu untuk menganjal Budi menduduki jabatan Kabareskrim atau Kapolri di era SBY," imbuh dia.
"Kemampuan Budi Gunawan sebagai sosok perwira tinggi Polri sudah tidak diragukan. Sebagai ukuran, ketika menjadi Kapolda Bali dia berhasil membuat Bali cukup aman dan kondusif. Pengalamannya sebagai Kepala Lemdiklatpol juga bisa dijadikan ukuran akan kemampuannya membangun sumber daya di Polri," sambung Arief.
Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang pro pada pembangunan untuk percepatan pertumbihan ekonomi. Karena itu pabila Budi benar-benar ditetapkan menjadi Kapolri, salah satu tantangan terbesarnya adalah mengoptimalkan peran kepolisian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab bukan tidak mungkin investasi di dalam negeri terhambat oleh gejolak sosial mulai dari pencemaran lingkungan hidup, ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat dan gangguan-gangguan keamanan serta kriminalisasi baik terhadap buruh maupun pengusaha.
"Tindakan kriminalisasi terhadap serikat buruh yang menuntut hak juga seringkali terjadi. Terkadang kepolisian kurang memahami tentang hukum perburuhan, sehingga yang terjadi malah berbalik buruh dikriminalisasi. Budi Gunawan dituntut bisa menciptakan polri yang profesional dan bersih," tukasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: