"Perbedaanya, kita punya ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang semua kapal boleh lewat, bahkan kapal perang asing juga bisa masuk dengan tidak mengaktifkan peralatan atau melakukan manuver," kata pengamat pertahanan nasional Indonesia,
Edy Prasetyono dalam diskusi terkait "Penjaga Poros Maritim dengan Sistem Deteksi Dini: Bakamla 2014-2018 Melalui Amandemen UU No. 6 Tahun 1996 dan Bakamla-Dst Melalui RUU Kelautan" yang digelar di Grand Ballroom Hotel Harmoni Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).
Dengan melihat karakteristik itulah, sambungnya, maka tak heran bila permasalahan keamanan perairan Indonesia kerap berhimpitan dengan pertahanan.
"Jadi masalah perairan harus jadi subjek hukum khusus yang juga harus ditangani oleh badan atau institusi khusus yang memiliki kewenangan besar menangani masalah itu," jelas Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu.
Hal ini yang menurut dia, melatarbelakangi perlunya dibentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai institusi yang menangani operasi pengamanan wilayah perairan Indonesia.
"Bakamla dibentuk dari kepentingan geostrategis Indonesia," tutupnya
.[wid]
Wilayah perairan Indonesia seharusnya diperlakukan secara khusus, mengingat karakternya yang berbeda dengan negara-negara lainnya. 
