Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanab Laut (Bakorkamla), Laksdya TNI, Desi Albert Mamahit menjelaskan, salah satu potensi ancaman tersebut berasal dari konflik di Laut China Selatan di mana ada tumpang tindih klaim antara beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok dan Taiwan. Tiongkok atas dasar traditional fishing ground mengklaim kepemilikan atas kepulauan Paracell dan Spratly serta wilayah laut sekitarnya.
"Semakin rumit karena sesama negara ASEAN juga saling klaim," kata Mamahit dalam diskusi yang digelar di Grand Ballroom Hotel Harmoni Batam, Rabu (10/9).
Ia menjelaskan, sekalipun wilayah Kepulauan Natuna Indonesia yang berdekatan dengan wilayah sengketa Laut China Selatan tidak masuk klaim, namun hal itu masih diperdebatkan.
"Karena belum ada klaim Tiongkok soal Zona Ekonomi Ekslusif," jelasnya.
"Itu potensi ancaman nyata bagi Indonesia. Karena itu Indonesia harus siap bermanuver," jelas Mamahit.
Selain itu, sambungnya, potensi ancaman lainnya berasal dari fakta soal lalu-lintas perairan Indonesia. Ia memaparkan, setiap tahun setidaknya ada 60 ribu kapal yang melakukan pelayaran transit ke Selat Malaka, 3.900 kapal ke Selat Lombok, dan 3.500 kapal yang melintasi Selat Sunda.
"Fakta itu jadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk wujudkan wilayah laut yang aman dari ancaman pelanggaran wilayah, bahaya navigasi pelayaran, ekspliitasi sumber daya secara ilegal, dan dari tindakan hukum lainnya," tandasnya
.[wid]
Indonesia belum aman dari sejumlah potensi ancaman keamanan di wilayah perairan. 
