Dukung Sutarman, DPR Hanya Tukang Stempel SBY

Menurut Ketua Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane, sikap seperti ini semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagi "tukang stempel" Presiden SBY, dan Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan yang ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah.

Dengan sikap DPR tersebut, IPW melihat proses pencalonan Kapolri sesungguh sudah selesai. Ada pun uji kepatutan dan uji kelayakan yang akan dilakukan Komisi III DPR hanya forum basa-basi yang tidak pentingan dan hanya buang-buang energi.

Padahal kata Neta, pihaknya melihat ada enam masalah besar di balik pencalonan figur Sutarman sebagai calon Kapolri: Pertama, jika dilantik pada akhir tahun 2013 berarti usia jabatan Sutarman sebagai Kapolri tinggal 21 bulan lagi.

"Dalam masa jabatan yang singkat apa yang bisa dilakukannya untuk membenahi Polri?" tanya Neta dalam keterangannya, Minggu (29/9).

Kedua, hubungan buruk dengan KPK akibat Sutarman mencoba "pasang badan" dalam kasus korupsi Simulator SIM akan menjadi kendala serius bagi masa depan kedua lembaga. Ketiga, mandegnya penanganan kasus korupsi Alkes. Keempat mandegnya penangan kasus korupsi plat nomor kendaraan bermotor yang diduga melibatkan sejumlah pati Polri. Kelima, mandegnya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan tokoh Partai Demokrat Andi Nurpati, dan. Keenam, selama menjadi Kabareskrim, Sutarman tidak terlihat memaksimalkan unit kerja Tipikor Polri.

Dari keenam masalah ini terang Neta, bisa disimpulkan bahwa komitmen Sutarman dalam memberantas KKN, terutama di tubuh Polri sesungguhnya sangat diragukan dan patut dipertanyakan. Padahal masalah serius Polri saat ini adalah soal KKN.

"Ini makin meyakinkan tatkala bulan lalu KPK mengungkapkan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Sebab itu IPW sangat menyayangkan jika DPR menyetujui Sutarman sebagi Kapolri," demikian Neta. [rus]