Elit Politik Bikin Sepakbola Kritis

Hal ini tak terlepas dari turun tangannya elit politik, yang memb­uat PSSI kini diambang men­dapat sanksi dari FIFA. “Jangan-jangan pertandingan In­do­nesia vs Turkmenistan di Pa­lembang adalah pertandingan terakhir yang bisa kita tonton, sebab akibat sanksi FIFA itu timnas kita memang dilarang berpartisipasi di seluruh even FIFA dalam beberapa tahun ke depan, hingga hukuman untuk kita direhabilitasi. Harusnya elit-elit politik lebih memikirkan hal itu, jangan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri,” tegas Hariman, kemarin.

Hariman menegaskan, bila ­benar FIFA menjatuhkan sanksi, maka yang rugi sebenarnya bukan ha­nya PSSI. Akan tetapi, pe­me­rin­tah sendiri. FIFA meng­isya­rat­kan, apakah pemerintah tidak me­mikirkan kepentingan rakyat, sebab sepakbola adalah olahraga rakyat.

“Jangan sampai rakyat yang ber­gerak karena kebodohan elit politik ini,” tegas Hariman.

Hariman mengakui, mereka bicara bukan karena ingin mem­bela tokoh-tokoh di PSSI seperti Nur­din Halid atau Nirwan Ba­krie. Mereka lebih peduli kepada kepentingan sepakbola sebagai olahraga pemersatu rakyat.

“Saya tak peduli siapa yang me­mimpin PSSI. Hal itu se­rah­kan saja kepada mekanisme yang berlaku, sebab saya tahu be­­nar sepakbola memang sudah punya aturannya sendiri, yakni atu­ran dari FIFA,” tegas Ha­ri­man, seraya menunjukkan Sta­tu­ta PSSI serta Regulations Stan­dard Electorall Code FIFA yang menjadi dasar dalam penetapan calon-calon ketua umum PSSI.

Hariman yang juga bekas ang­gota Dewan Pakar PSSI 2003-2007 khawatir bila PSSI kena ban dari FIFA maka sepakbola In­donesia kembali ke zaman ‘tar­kam’.”Sepakbola kita dapat kembali ke zaman saya dulu. Kita seperti main di tingkat ‘tar­kam’ saja. Saya tidak tahu apa elit poltik kita memahami ma­sa­lah ini. Yang jelas, sayang sekali jika pemahamannya tak sampai ke sana,” tegas Hariman, tokoh Malari 1974 itu.

Elit politik yang dimaksud Ha­riman tampaknya adalah Men­pora Andi Alifian Mallarangeng. Senin (21/2) lalu, Menpora bersama Ketua KON/KOI Rita Su­bowo secara terbuka melon­tarkan “nota keprihatinan” pe­me­rintah yang berisi 25 butir per­nyataan yang sebagian besar isinya mengisyaratkan keti­dak­per­cayaan akan kepemimpinan PSSI.   [RM]