Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan keputusan tersebut didasari urgensi perlindungan santri yang mayoritas masih anak-anak.
“Ini penting karena menyangkut administrasi,” ujarnya dikutip dari Kantor Berita RMOLJateng, Minggu, 3 Mei 2026.
Pemkab Pati telah mengajukan pencabutan izin ke pemerintah pusat sebagai bentuk penanganan menyeluruh atas kasus tersebut. Langkah ini juga mendapat dukungan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, yang turut hadir dalam rapat koordinasi di Pati hari ini.
“Kami menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin Ponpes Ndholo Kusumo. Ini peringatan bagi yang lain agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Arifah.
Selain penghentian operasional, Pemkab Pati melarang keras pihak yayasan menerima santri baru. Fokus pemerintah saat ini diarahkan pada keberlanjutan pendidikan serta pemulihan psikologis para santri terdampak.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati, Ahmad Syaikhu, mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema darurat agar hak pendidikan santri tetap terpenuhi.
“Untuk siswa kelas 6 MI tetap mengikuti ujian sesuai jadwal dengan pengawasan ketat dan pendampingan khusus,” jelasnya.
Sementara siswa kelas 1 hingga 5 diberi dua opsi, yakni mengikuti pembelajaran daring atau pindah ke madrasah lain. Sebanyak 48 santri yatim piatu yang sebelumnya tinggal di pondok juga telah dikoordinasikan untuk dipindahkan ke sejumlah yayasan di Pati dan Kajen yang siap memberikan pendampingan lanjutan.
Seperti diketahui, oknum kyai berinisial S telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati di bawah umur. Kasus ini memicu kemarahan publik dan mendorong tuntutan agar pemerintah serta aparat penegak hukum bertindak tegas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menghentikan total aktivitas Pondok Pesantren Ndholo Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul kasus dugaan pencabulan oleh oknum pengasuh terhadap santriwati di bawah umur. 
BERITA TERKAIT: