Pasalnya, banjir yang berulang hampir setiap tahun di Pulau Jawa termasuk di Jabodetabek, bukan lagi persoalan musiman semata, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan pendekatan lintas wilayah, lintas sektor, dan lintas kewenangan.
“Penanganan banjir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial dan reaktif," kata Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris melalui keterangan tertulis, Senin 26 Januari 2026.
Menurut Fahira, Pulau Jawa membutuhkan desain besar yang menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis ilmu pengetahuan agar persoalan banjir tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Senator Jakarta ini menilai, Pulau Jawa memiliki tingkat kerentanan banjir yang tinggi karena menjadi pusat konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur nasional.
Di sisi lain, perubahan iklim, degradasi lingkungan di kawasan hulu, alih fungsi lahan, serta tata ruang perkotaan yang tidak ramah air memperparah risiko banjir di berbagai wilayah.
Fahira mengingatkan bahwa banjir di Pulau Jawa tidak hanya dipicu oleh curah hujan ekstrem, tetapi juga oleh persoalan tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
Degradasi daerah aliran sungai (DAS) di kawasan hulu, menyusutnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air di kawasan perkotaan, serta penurunan muka tanah dan banjir rob di kawasan pesisir utara Jawa telah menciptakan siklus banjir yang semakin kompleks.
“Banjir yang mengganggu permukiman, merendam kawasan industri, hingga melumpuhkan beberapa jalur transportasi nasional seperti rel kereta api dan jalan utama menunjukkan bahwa dampaknya sudah menyentuh ketahanan ekonomi dan logistik nasional,” pungkas Fahira.
Perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim kajian penanganan banjir Pulau Jawa merupakan langkah mendesak dan strategis. 
BERITA TERKAIT: