“Kami juga meminta Pemprov DKI membuka Posko Krisis Terpadu,” kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Subki dikutip Sabtu 13 Desember 2025.
Keberadaan Posko tersebut agar seluruh proses penanganan di sekolah maupun di rumah sakit berlangsung terkoordinasi dan responsif.
“Memastikan tidak ada kebutuhan korban yang terabaikan,” kata politisi PKS itu.
Atas peristiwa itu, lanjut Subki, perlu evaluasi mendalam terkait seluruh rangkaian kejadian. Mulai dari faktor pengemudi, kondisi kendaraan, hingga pengaturan keamanan di lingkungan sekolah.
“Sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mencegah kejadian serupa di masa depan,” kata Subki.
Subki juga mendesak Pemprov mengevaluasi operasional serta tata kelola MBG. Memastikan seluruh pihak yang terlibat menerapkan standar keselamatan secara ketat.
Bahkan, bertanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan peserta didik. Termasuk mekanisme kendaraan operasional MBG serta pengemudinya di sekolah.
“Area steril kendaraan dan faktor pengemudi juga harus diperhatikan,” pungkas Subki.
BERITA TERKAIT: