Legislator PKS Desak Pemerataan JakLingko, Tolak Tarif Berdasarkan KTP

Ia menilai warga di kawasan pinggiran belum mendapat manfaat optimal seperti yang dirasakan di pusat kota.

Ade menekankan pentingnya alokasi anggaran melalui skema Public Service Obligation (PSO) dalam APBD Perubahan 2025, guna memastikan keberlanjutan dan perluasan layanan.

Dia menyoroti pentingnya alokasi anggaran PSO sebesar Rp5,9 triliun dalam APBD-P 2025 untuk memperluas Mikrotrans, meningkatkan konektivitas, serta mempercepat integrasi TransJabodetabek.

"Kita butuh outcome nyata, bukan hanya output berupa jumlah rute atau armada. PSO harus menghadirkan layanan yang terjangkau, nyaman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya lewat keterangan resminya, Jumat, 25 Juli 2025.

Politisi PKS ini juga menolak kebijakan tarif JakLingko berdasarkan KTP DKI yang dinilai diskriminatif. Ia menekankan pentingnya transportasi publik yang inklusif, ramah difabel, dan berbasis prinsip keadilan sosial.

Selain itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu mendorong percepatan pengadaan bus listrik demi efisiensi PSO dan mendukung Jakarta sebagai kota modern berkelanjutan.

"Ini akan berdampak positif terhadap pengurangan beban PSO secara bertahap, dan mendukung komitmen Jakarta sebagai kota yang modern dan berkelanjutan,” pungkasnya.