Hal itu disampaikan Direktur Data dan Informasi Deputi Bidang Inhuker Bakamla RI, Laksamana TNI Sigit Winarko saat bertemu Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Banyuwangi, Selasa, 17 Juni 2025.
Turut dalam pertemuan itu sejumlah pejabat Bakamla dan Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso.
Laksamana Sigit mengatakan Bakamla memiliki kewenangan melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta yurisdiksi maritim Indonesia.
“Untuk mendukung pengamanan maka pembangunan Stasiun pemantau akan didirikan di Banyuwangi. Nantinya fasilitas ini akan dilengkapi early warning radar, kamera dan peralatan komunikasi lainnya untuk mengantisipasi pelanggaran di laut,” kata Sigit dikutip
Kantor Berita RMOLJatim.Dia menjelaskan, Bakamla telah menginventarisir sejumlah potensi ancaman keamanan maupun potensi pelanggaran yang biasanya terjadi di perairan mulai dari illegal fishing hingga imigran gelap.
“Kami masih terus menginventarisir potensi ancaman pelanggaran hukum di teritorial laut wilayah Banyuwangi,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Mujiono menyambut baik rencana pembangunan Stasiun Pemantauan di Banyuwangi. Ia mengatakan kehadiran Bakamla akan memperkuat keamanan wilayah.
“Banyuwangi menjadi salah satu pintu masuk vital di ujung timur Pulau Jawa. Maka perlu dijaga keamanannya. Kehadiran Bakamla di Banyuwangi semakin memperkuat pengamanan wilayah,” jelas Mujiono.
“Sebelumnya di Banyuwangi juga telah terdapat Pangkalan TNI angkatan Laut dan Satpol Airud Polresta Banyuwangi yang turut menjaga wilayah teritorial perairan daerah. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang terus menjaga wilayah Banyuwangi,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: