Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto dalam Sarasehan III Kaukus Muda Betawi di Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 3 Juni 2025.
"Tanpa institusi adat yang kuat, masyarakat Betawi akan terus kehilangan ruang sosial dan kultural di tengah arus globalisasi ibu kota," ujar Rasminto.
Menurutnya, Jakarta dibentuk oleh sejarah panjang masyarakat Betawi di daerah kota Jakarta. Tapi hingga kini, tidak ada pelembagaan adat yang memberi perlindungan struktural terhadap budaya dan eksistensi masyarakat lokal Jakarta.
"Pelembagaan adat bukan sekadar pengakuan simbolik, melainkan mekanisme hukum dan sosial untuk memastikan masyarakat Betawi tetap memiliki posisi dalam pembangunan Jakarta ke depan," jelasnya.
Rasminto menyoroti bahwa meskipun UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menyebut pentingnya nilai-nilai lokal, namun tidak ada pasal konkret yang mengatur pembentukan atau penguatan lembaga adat Betawi.
“Budaya Betawi itu bukan dekorasi seremoni, tapi identitas historis Jakarta. Kalau tidak dilembagakan, kita sedang menyaksikan pengikisan budaya secara sistematis,” tegasnya.
Ia menyampaikan keprihatinan bahwa masyarakat Betawi kini makin tersingkir, baik secara spasial maupun simbolik.
"Kampung-kampung Betawi berubah jadi real estate, bahasa Betawi mulai tergeser, dan lembaga-lembaga adat yang ada tidak memiliki legitimasi formal,” jelasnya lagi.
Pakar geografi manusia Unisma ini menegaskan bahwa ruang kota Jakarta kini diproduksi oleh logika kapital dan kepentingan global, bukan oleh nilai-nilai lokal.
“Ruang itu bukan cuma fisik, tapi juga sosial dan ideologis. Ketika masyarakat lokal kehilangan ruang untuk memproduksi makna, mereka kehilangan kuasa," pungkasnya.
Menjelang usia lima abad Jakarta, wacana tentang pelembagaan adat Betawi kembali mencuat sebagai kebutuhan mendesak yang selama ini diabaikan. 
BERITA TERKAIT: