Hal ini ditegaskan Gubernur Jakarta Pramono Anung usai menghadiri acara halalbihalal bersama bersama pimpinan DPRD dan jajaran lainnya di Balai Kota, Jakarta, Selasa 8 April 2025.
"Kami tidak akan melakukan operasi yustisi. Pendekatan yang kami lakukan adalah melalui pendataan administrasi," kata Pramono didampingi Wakil Gubernur Rano Karno.
Meski demikian, Pramono mengingatkan, secara administratif pendatang harus memiliki data adminduk dari daerah asal. Syarat tersebut diberlakukan untuk mengetahui kejelasan identitas.
"Kalau sudah beridentitas, silakan mencari pekerjaan di Jakarta,” sambung politikus PDIP tersebut.
Pramono juga menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan balai rakyat yang menyediakan pelatihan keterampilan bagi warga pendatang. Ia berpesan agar para pendatang ikut menjaga kedamaian dan kerukunan di Jakarta.
“Kami harapkan para pendatang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Namun jika belum, kami membuka ruang bagi siapa pun untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan di kecamatan, balai warga, dan BLK,” tandasnya.
BERITA TERKAIT: