Demikian disampaikan manajemen PIK 2 saat menerima audensi sejumlah ulama dari Forum Ulama Banten dan Betawi di kawasan pembangunan PSN PIK 2.
Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara (BKN), Muhammad Rofi’i Mukhlis alias Gus Rofi'i yang mendampingi Forum Ulama Banten dan Betawi mengatakan, para ulama mendapat pemaparan mengenai tujuan dan dampak proyek, terutama terkait isu penggusuran tempat ibadah serta dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
Ulama yang hadir antara lain Kiai Abdul Rozak dan Kiai Alawi Nur Alam.
Gus Rofi'i mengatakan, proyek ini sepenuhnya dibiayai investor swasta dengan nilai investasi mencapai Rp39,7 triliun dan tidak menggunakan dana negara.
"Tanah PSN tidak boleh digunakan untuk perumahan. PIK 2 juga bukan bagian dari PSN, karena lahan PSN sebelumnya adalah tanah Perhutani yang dikelola swasta sesuai Perpres 2024," kata Gus Rofi'i dikutip Kamis 6 Maret 2025.
Setelah mendengar penjelasan langsung, Kiai Abdul Rozak menyatakan dukungannya terhadap proyek ini. Ia menegaskan bahwa kehadirannya semata-mata untuk mencari kebenaran dan bukan karena kepentingan tertentu.
"Saya selalu kritis terhadap suatu kebijakan, tetapi setelah melihat bukti dan mendengar langsung, saya mendukung pembangunan ini. Yang penting, kita berbicara berdasarkan data dan fakta," kata Kiai Rozak.
Ia juga berharap konsep pembangunan hijau seperti ini dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia, seperti di sepanjang Pantura, Rembang, dan Sumedang.
Kiai Alawi Nur Alam turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita yang belum terverifikasi.
"Banyak berita simpang siur yang beredar. Setelah kami melihat langsung, asumsi kami berubah. Kami mendapat pencerahan dan kini memahami tujuan pembangunan ini," kata Kiai Alawi.
Lahan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) dipastikan bukan untuk pembangunan perumahan. Namun dimanfaatkan proyek berbasis lingkungan yang bertujuan menjaga ekosistem dan menciptakan lapangan kerja baru. 
BERITA TERKAIT: