Demikian dikatakan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi dikutip Selasa 17 Desember 2024.
"Dengan mengetahui secara pasti posisi yang belum terisi, kita dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta dampaknya terhadap pelayanan publik,” kata Hilda.
Hilda menekankan pentingnya percepatan proses rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan yang kosong. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan seleksi.
“Kita harus memastikan rekrutmen ini dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan pejabat yang kompeten dan berkualitas,” kata Hilda.
Selain itu, Hilda mengusulkan penguatan sistem pengembangan karir di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Sistem tersebut perlu mencakup pelatihan, bimbingan teknis, dan program peningkatan kompetensi agar para pegawai siap menduduki jabatan strategis.
“Kekosongan jabatan biasanya kan terjadi karena kurangnya pengembangan karir yang jelas. Pemprov DKI harus memberikan perhatian lebih pada hal ini agar bisa menciptakan calon pemimpin dari internal,” kata Hilda.
Selain itu, lanjut Hilda, koordinasi antarlembaga juga dinilai krusial. Kerja sama erat antara BKD, gubernur, dan pihak terkait harus terus diperkuat guna mempercepat pengisian jabatan serta mencegah kekosongan di masa depan.
“Langkah lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi kepada masyarakat dan pegawai internal,” pungkas Hilda.
BERITA TERKAIT: