Hal itu diungkap Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi saat acara Ngobrolin Jakarta (Ngojak) di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 8 November 2024.
"Fenomena ordal tidak serta merta hilang meski ada e-Katalog," kata Diana Dewi melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu, 10 November 2024.
Ke depan, Diana berharap Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 mampu memberikan perhatian lebih kepada pengusaha kecil.
Diana menyoroti terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilainya perlu lebih mengakomodir pengusaha kecil.
"Meskipun semua pengusaha dituntut profesional, saya menilai jangan semua dibuat gelondongan, perlu parsial-parsial. Ini penting, jadi akan lebih banyak teman-teman pengusaha yang bisa mendapatkan kesempatan," kata Diana.
Dalam menyongsong Jakarta sebagai Kota Global, lanjut Diana, Kadin DKI Jakarta terus berkomitmen untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kita sekarang ini juga dapat fasilitas dari pemerintah untuk teman-teman yang mengalami kesulitan keuangan itu kalau pemimpin Jakarta yang akan datang itu ada yang menjanjikan khusus dana bergulir Rp300 miliar. Kemudian, ada juga yang membuat funding-funding, Jakarta Funding," kata Diana.
Ia berharap, pemimpin Jakarta ke depan agar jangan hanya memberikan pinjaman untuk tim suksesnya saja, tapi betul-betul untuk masyarakat yang membutuhkan.
"Meski tetap harus ada kurasi, tapi tetap jangan yang dinomor satukan mendapat bantuan itu Ordal. Ini tidak boleh, semua harus berkeadilan," kata Diana.
Sementara itu, Aktivis Pro Jakarta, M Syaiful Jihad berharap, Diana Dewi ke depan dapat terus berkiprah untuk memajukan dan ikut menyejahterakan warga Jakarta.
"Bu Diana Dewi ini figur pengusaha yang bisa menjadi teladan bagi semua. Sudah sangat teruji dan mumpuni, salah satu indikatornya kembali terpilih sebagai Ketua Umum Kadin DKI Jakarta periode 2024-2029," kata Syaiful.
Fenomena orang dalam alias ordal ternyata tidak bisa serta merta hilang meski Pemprov DKI Jakarta sudah menerapkan katalog elektronik (e-Katalog) dalam pengadaan barang dan jasa lewat katalog elektronik. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: