Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Menteri LHK Diminta Tiru Negara Tetangga Atasi Kebakaran Hutan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widodo-bogiarto-1'>WIDODO BOGIARTO</a>
LAPORAN: WIDODO BOGIARTO
  • Rabu, 31 Juli 2024, 12:25 WIB
Menteri LHK Diminta Tiru Negara Tetangga Atasi Kebakaran Hutan
Sebaran titik api di hutan Indonesia/Ist
rmol news logo Sebaran titik api atau panas (hotspot) di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1.000 titik.  

Sebagaimana data yang dilansir dari situs BMKG, Pulau Kalimantan menjadi wilayah terbanyak dengan 465 titik, disusul Sumatera 192 titik, Pulau Jawa 44 titik, Nusa Tenggara 27 titik, Sulawesi 14 titik dan titik lainnya di berbagai daerah Indonesia.

Politikus Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengaku prihatin dengan kondisi tersebut karena bisa menganggu kesehatan, terutama anak-anak kecil yang terkena ISPA, bahkan mengkibatkan kematian.

"Termasuk juga mengganggu ekonomi, industri, pariwisata dan sebagainya," kata Bambang dalam keterangannya, Rabu (31/7).

Asap kebakaran hutan inilah yang menjadi penyebab polusi di kota-kota wilayah Jawa sebelah Utara, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya ada di ambang batas tidak sehat. Demikian juga flora fauna yang sangat spesifik hutan wilayah tersebut akan punah. 

Dikatakan anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 ini, seharusnya pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) segera mengambil langkah preventif dengan menyiram hutan hutan sebanyak satu minggu sekali, seperti yang dilakukan oleh negara tetangga.

"Kita bisa melihat Malaysia Semenanjung dan Malaysia Kalimantan sebesar 32 juta hektare, serta Brunei Darussalam sebesar 527.000 hektare, dan juga Thailand sebesar 51 juta hektare, tidak ada satupun titik nyala api," kata Bambang.

Sebabnya pemerintah negra-negara tetangga itu melakukan pencegahan dengan menyiram secara rutin sebanyak satu minggu sekali pada saat wilayah mereka sedang musim kemarau. Sedangkan hutan di Indonesia tinggal sekitar 80 juta hektare terbakar lebih dari 2000 titik.

"Tentu ini menjadi tanggung jawab Kementerian Kehutanan, karena telah diberikan anggaran dan fasilitas yang sangat besar, tetapi tidak bergerak melakukan pencegahan dengan rekayasa cuaca atau penyemprotan menggunakan armada pesawat yang ada," pungkas Bambang. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA