Koordinator Aksi, Haris Kandar mengatakan, dugaan ketidaknetralan Pj Bupati Banyuasin itu bermula dari adanya aksi tandingan kelompok massa yang mengaku berasal dari 21 Kecamatan mendukung kinerja Hani Sopiar sebagai orang nomor satu di Banyuasin.
Padahal, Hani Sopiar sebelumnya sempat didemo oleh warga Banyuasin di Jakarta dan memintanya untuk mundur karena dinilai tak netral.
Bahkan, aksi tandingan tersebut disebut sempat diikuti oleh beberapa pejabat ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
“Meminta Bawaslu Sumsel untuk memeriksa Pj Bupati Kabupaten Banyuasin terkait netralitasnya dalam Pileg, Pilpres, yang diduga terafiliasi dengan salah satu ketua parpol dan Ketua TKD Capres di wilayah Kabupaten Banyuasin. Terlihat pada aksi dukungan dan sampai memberikan dukungan ke Mendagri,” kata Haris, dikutip
Kantor Berita RMOLSumsel, Kamis (28/12).
Haris juga meminta pihak Inspektorat Sumsel ikut turun tangan untuk melakukan pemeriksaan para oknum Pejabat di Pemkab Banyuasin yang diduga ikut terlibat. Sebab, mereka menemukan adanya foto oknum pejabat bersama salah satu ketua Parpol di Banyuasin yang juga tim pemenangan salah satu pasangan capres.
“Aksi dukungan Pj Bupati, patut diduga ada kepentingan Pilpres Pileg, terlihat beberapa orang parpol pendukung pasangan capres di lokasi aksi tersebut. Meminta Bawaslu Sumsel agar dapat evaluasi kinerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin karena diduga kurang tanggap terkait hal tersebut bahkan terindikasi melakukan pembiaran,” tuturnya.
Inspektorat juga diminta untuk memberikan sanksi kepada pejabat di lingkup Pemkab Banyuasin bila terbukti tidak netral dalam pemilu.
“Adili ASN yang melanggar undang-undang,” tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Demokrasi Kemanusiaan meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan memeriksa Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Hani Sopiar Rustam, lantaran dinilai tidak netral dalam Pemilu 2024. 
BERITA TERKAIT: