Pesan Mendagri Soal TA 2024: Gunakan Secara Efektif dan Terhindar dari Masalah Hukum

Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada pejabat eselon 1 di lingkup Kemendagri dan BNPP, Rabu (29/11), di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat.

Acara dilakukan secara hybrid bagi seluruh pejabat eselon I, didampingi sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal Kemendagri, dan secara daring melalui aplikasi zoom, diikuti setiap pejabat tinggi pratama dan pejabat lain.

Pada kesempatan itu, seperti dikutip dari rilis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/11), Tito Karnavian menegaskan, DIPA Tahun Anggaran (TA) 2024 yang sudah dibuat masing-masing komponen dapat dilaksanakan dengan baik serta terhindar dari masalah hukum.

"Ke depan kita hadapi 2024, semua saya kira sudah dibuat program anggarannya di tiap-tiap komponen, tolong saya minta betul-betul gunakan secara efektif, efisien, dan jangan sampai ada masalah hukum, tindak pidana korupsi khususnya, dan saya sebagai pimpinan tidak akan pernah berhenti mengingatkan rekan-rekan sekalian, beri contoh untuk menghindari praktek-praktek buruk," tegasnya.

Menurutnya, penyerahan DIPA di lingkup Kemendagri dan BNPP TA 2024 merupakan tindak lanjut dari Penyerahan DIPA TA 2024 oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh pimpinan Kementerian negara/lembaga dan gubernur seluruh Indonesia.

"Ini bukan hal baru, setiap tahun pembagian DIPA, saya hanya menegaskan, mengingatkan lagi, data realisasi belanja pasti kita monitor dan tanggung jawab rekan-rekan, ingat bahwa realisasi belanja BNPP maupun Kemendagri bukan dari satu komponen saja. Kita ingin prestasi belanja kita maksimal, menjadi contoh bagi yang lain dan bisa dicontoh daerah," pungkasnya.