Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menilai lahan yang mengalami kebakaran kehilangan tutupan vegetasi sehingga kemampuan tanah menyerap air hujan berkurang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko banjir, erosi, hingga longsor ketika memasuki periode curah hujan tinggi.
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat lebih dari 202 ribu hektare lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi terdampak cukup parah, dengan luas kebakaran mencapai puluhan ribu hektare. Data BNPB per 12 Oktober 2026 mencatat luas lahan terbakar di provinsi tersebut sekitar 51 ribu hektare.
"Api memang sudah dipadamkan, tetapi kerusakannya belum selesai. Lahan yang terbakar kehilangan tutupan vegetasi, dan itu membuka jalan bagi bencana berikutnya," ujar Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026.
Daniel mencontohkan banjir yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada awal November 2026. Bencana tersebut merendam ribuan rumah dan area persawahan, merusak tanggul serta jaringan air bersih PDAM Panteraja, hingga mengganggu akses jalan nasional lintas Banda Aceh-Medan di Gampong Manyang Cut.
Hingga 10 November, genangan masih bertahan di sejumlah desa. BNPB juga melaporkan sebanyak 40 keluarga mengungsi akibat banjir yang meluas.
"Yang terdampak bukan hanya rumah, tetapi juga air bersih, sawah, dan akses jalan. Ini pelajaran bagi kita semua agar daerah rawan lain, termasuk di Kalimantan Barat, tidak menunggu kejadian baru bergerak," kata Daniel.
Menurutnya, kerusakan hutan dan lahan akibat karhutla dapat mengurangi kemampuan ekosistem dalam menyerap dan menahan air hujan. Ketika hujan dengan intensitas tinggi turun, air lebih cepat mengalir di permukaan tanah, membawa material, dan meningkatkan risiko banjir maupun longsor, terutama di wilayah hulu serta kawasan yang baru terbakar.
Karena itu, Daniel mendorong kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB hingga BMKG, untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi potensi bencana. Pemetaan kawasan rawan, menurutnya, perlu dilakukan sejak dini agar langkah pencegahan dapat segera diterapkan sebelum hujan ekstrem terjadi.
Selain koordinasi lintas lembaga, ia meminta pemerintah menyiapkan anggaran mitigasi secara memadai. Upaya tersebut mencakup mitigasi struktural, seperti normalisasi sungai, rehabilitasi lahan kritis, serta penguatan infrastruktur pengendalian banjir, dan kesiapsiagaan darurat di wilayah rawan bencana.
"Anggaran mitigasi harus disiapkan sebelum bencana datang, bukan setelah korban berjatuhan," tegasnya.
Daniel juga mengingatkan pemerintah dan masyarakat agar mewaspadai perubahan kondisi cuaca setelah periode kemarau panjang yang memicu karhutla. Menurutnya, peralihan dari kekeringan menuju curah hujan tinggi berpotensi memunculkan ancaman bencana baru yang sama seriusnya apabila tidak diantisipasi.
“Setelah dampak El Niño Godzilla yang memicu kemarau panjang dan karhutla, kondisi bisa berbalik menjadi La Niña Godzilla dengan curah hujan ekstrem, yang potensi bahayanya sama besar,” tutupnya.
BERITA TERKAIT: