Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang didesak segera memeriksa dugaan pelanggaran tersebut dan mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.
Tigor mengatakan, keberadaan bangunan hotel tersebut membuat pejalan kaki kehilangan akses trotoar dan terpaksa berjalan di tepi jalan raya. Kondisi itu dinilai membahayakan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Analis kebijakan publik ini menyampaikan pengalamannya saat berjalan pagi di sekitar lokasi pembangunan hotel beberapa bulan lalu. Ia terpaksa turun dari trotoar karena area tersebut tertutup bagian bangunan yang sedang dikerjakan.
"Saya dipaksa keluar dari trotoar dan bergeser ke tepi jalan raya di depan hotel yang sedang dalam proses pembangunan," kata Tigor dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat malam, 20 November 2026.
Ia mengaku, mendapat informasi bahwa pembangunan Hotel KoenoKoeni yang melanggar fasilitas umum (Fasum) sudah lama diprotes masyarakat Semarang. Namun, proyek tersebut tetap berjalan hingga hampir selesai.
Tigor mempertanyakan sikap Pemkot Semarang yang dinilai belum mengambil tindakan tegas meskipun persoalan tersebut telah disuarakan masyarakat sejak Januari 2026.
"Trotoar adalah hak masyarakat pejalan kaki agar bisa melakukan perjalanannya dengan aman, nyaman, dan aksesibel," ujarnya.
Tigor menilai, perlindungan terhadap pejalan kaki telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 131 mengatur hak pejalan kaki untuk memperoleh fasilitas berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menegaskan bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
Tigor juga menduga pembangunan hotel tersebut melanggar ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ). Kedua ketentuan itu mengatur jarak bangunan terhadap batas lahan maupun ruang jalan untuk menjamin keselamatan dan ketersediaan infrastruktur publik.
Tak hanya persoalan trotoar, ia turut mempertanyakan kelengkapan dokumen perizinan pembangunan hotel, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).
Tigor menuturkan, keberadaan hotel berskala besar berpotensi meningkatkan volume kendaraan dan menambah beban lingkungan di sekitarnya. Sebab itu, Pemkot Semarang diminta membuka dokumen perizinan kepada publik.
"Pemkot tidak boleh hanya bilang sudah sesuai prosedur. Tunjukkan dokumennya. Tunjukkan PBG-nya, AMDAL-nya, Andalalin-nya, dan gambar GSB serta GSJ-nya," tegasnya.
Ia membeberkan, pemerintah daerah seharusnya memiliki kewenangan untuk menindak bangunan yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara pembangunan, penyegelan, hingga pembongkaran bagian bangunan yang melanggar aturan.
Tigor menegaskan tiga tuntutan kepada Pemkot Semarang, yakni menghentikan dan menyegel pembangunan apabila ditemukan pelanggaran, membuka seluruh dokumen perizinan kepada publik, serta membongkar bagian bangunan yang terbukti mengambil trotoar.
"Kembalikan trotoar sebagai hak pejalan kaki. Berikan sanksi denda administratif sesuai peraturan," terangnya.
Tigor mengingatkan, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut satu bangunan hotel, melainkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kota yang ramah bagi pejalan kaki.
"Trotoar itu bukan milik hotel. Trotoar itu milik kita semua," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: