KIP Abdya Didesak Coret Caleg Mantan Narapidana Korupsi

"Berdasarkan hasil investigasi dari tim SaKA, ada beberapa calon legislatif di Abdya merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi, dan tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif," ujar Miswar, dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Senin (4/9).

Menurut Miswar, para bekas napi korupsi yang mencalonkan diri sebagai Caleg tidak pernah mengumumkan diri secara jujur, atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati diri mereka sebagai mantan terpidana.

Miswar juga menyebutkan bahwa ada juga salah satu bekas terpidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai caleg Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya. Padahal masa pidananya masih belum melewati jangka waktu yang ditentukan, yakni 5 tahun sejak selesai menjalani hukuman.

Oleh sebab itu, Miswar mendesak KIP Abdya merinci atau meneliti mengenai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023. Dalam PKPU tersebut terdapat sejumlah ketentuan atau peraturan khusus bagi bekas terpidana agar bisa mendaftarkan diri sebagai anggota legislatif.

Dalam PKPU tersebut, disebutkan Miswar, caleg tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih. Sedangkan bagi mantan narapidana, harus sudah melewati masa tunggu 5 tahun sejak bebas, dan mengumumkan jati dirinya sebagai mantan narapidana kepada publik secara terbuka.

Oleh karena itu, Miswar mengingatkan KIP Abdya untuk tidak meloloskan bekas napi korupsi. Apalagi bekas koruptor, yang belum memenuhi syarat sebagai calon legislatif.

"Jika KIP Abdya memaksakan diri tetap meloloskan tentu kami akan berpotensi melakukan sengketa sama KIP Abdya," tegas Miswar.

Lebih lanjut Miswar menjelaskan, dalam PKPU Nomor 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Pasal 11 ayat 1, secara rinci dijelaskan bahwa seorang yang mencalonkan diri sebagai legislatif maka tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

"Kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa," tutupnya.