Rudy menjelaskan, Pemkab Garut sudah menginput data APBD 2023 ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Di sana jajarannya sudah memberi tag untuk anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem.
"Jadi anggaran penanggulangan kemiskinan di Garut itu ada anggaran dari berbagai dinas. Anggarannya Rp760 miliar lebih," kata Rudi, diwartakan
Kantor Berita RMOLJabar, (30/8).
Disinggung soal anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, menurutnya, anggaran tersebut digunakan untuk Program Gentra Karya.
"Orang-orang miskin Garut dari 42 kecamatan melalui program Gentra Karya diusahakan bisa bekerja di Jepang. Karena mereka orang miskin maka kita bantu proses pemberangkatannya," kilahnya.
Rudi juga membenarkan kalau dalam anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem, pihaknya tidak mengalokasikan dana bantuan langsung pada individu. Ia beralasan bila warga yang masuk kategori miskin ekstrem sudah dapat bantuan pemerintah pusat.
Langkah itu diambil untuk menghindari duplikasi data dan anggaran.
"Kami ada bantuan tunai, diberikan kepada petani tembakau yang anggarannya berasal dari DBACT melalui di Dinas Sosial," tuturnya.
Rudi pun memberi apresiasi kepada Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, yang telah memberikan atensi khusus pada anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut.
"Kami akan berterima kasih sekali jika KPK bisa mensupervisi penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Garut," demikian Rudi.
Pemkab Garut tengah mendapat sorotan KPK. Pasalnya, Pemkab Garut menganggarkan perjalanan dinas luar negeri (LN) sebesar Rp784 juta untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Kita nemuin daerah, kita sebutlah Kabupaten Garut, Rp784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri,” kata Pahala dalam acara diskusi berjudul Satu Sistem Informasi Tutup Ruang Korupsi pada Selasa (29/8).
Bahkan, Pahala juga menyoroti tidak adanya alokasi bansos kepada individu meski APBD Kabupaten Garut 2023 menganggarkan belanja untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem sebesar Rp799.305.947.474 (Rp799 miliar).
Klarifikasi dilakukan Bupati Garut, Rudy Gunawan, terkait anggaran penanggulangan kemiskinan esktrem yang disorot oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam penggunaan anggaran tersebut, selain memasukkan anggaran perjalanan dinas luar negeri, Pemkab Garut juga tidak mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: