Kata Ono Surono, Indramayu adalah daerah dengan produksi ikan terbesar di Jawa Barat, bahkan nasional secara kabupaten/kota. Sehingga, kontribusinya terhadap APBN dan APBD provinsi serta kabupaten sangat besar.
"Lalu apa timbal balik dan upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah BBM subsidi yang masuk kebutuhan dasar nelayan?" ujar Ono dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (4/5).
"Jangankan membangun fasilitas/infrastruktur nelayan yang besar, hanya memastikan BBM Subsidi nelayan kecil saja terus menerus masih banyak keluhan dari nelayan," sambungnya.
Ono menyebut, perlu ada perhatian yang besar, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Perikanan Tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Indramayu.
Ia mengungkapkan, pemerintah mempunyai program memberikan BBM Subsidi kepada nelayan kecil sebagaimana diatur dalam UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
Bahkan, diatur juga di Peraturan Perundang-undangan di bawahnya, yang mewajibkan operator penyaluran BBM, yaitu Pertamina dan perusahaan penyalur lainnya untuk melayani nelayan kecil.
Ditegaskan Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar tersebut, Pertamina sebagai operator mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan BBM Subsidi kepada nelayan. Sehingga, ia meminta Pertamina jangan terus-menerus membuat susah nelayan.
Adapun Indramayu adalah tempat Pertamina memproduksi BBM untuk kebutuhan nasional, denngan memiliki salah satu kilang besar yakni di Balongan.
"Harusnya tidak ada masalah penyaluran BBM kepada nelayan Singaraja yang jaraknya hanya 1 Km dari RU VI Balongan. Dalam masalah ini, Walaupun belum tentu yang membuat susah itu pejabat Pertamina, tapi bisa saja dilakukan oleh SPBU melalui oknum-oknum pegawainya," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: