Urai Kemacetan, PKS Minta Pemprov DKI Manfaatkan Teknologi

Demikian yang disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Ismail, saat membahas penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI tahun 2023.

Politikus PKS itu khawatir postur anggaran sebesar Rp8,5 triliun untuk penuntasan kemacetan Jakarta tidak cukup mengatasi persoalan ini secara permanen.

“Saya khawatirnya upaya untuk mengatasi kemacetan ini sifatnya konvensional. Padahal kita sudah mengarahkan untuk memanfaatkan teknologi IT seperti penggunaan artificial intelligence, karena kita punya big data yang bukan sekedar mengumpulkan data, tapi bisa menghasilkan analisa,” katanya seperti dikutip redaksi, Kamis (3/11).

Rekan separtai Ismail yakni Muhammad Taufik Zoelkifli turut menyarankan anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperluas jangkauan, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dengan begitu diharapkan pengguna kendaraan pribadi dapat beralih ke transportasi umum.

“Dengan dana Rp8,5 triliun ini saya berharap jaringan Mikrotrans dan JakLingko itu terus masuk ke dalam daerah pinggiran, daerah yang memang membutuhkan transportasi," tandasnya.