BNPB-MUI Teken Nota Kesepahaman Penanganan Bencana Melalui Perspektif Islam

Hal itu dilakukan lewat penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BNPB, Doni Monardo dan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Senin (8/6).

Adapun dasar hukum dari kerja sama itu mengacu pada Undang-Undang (UU) 24/2007 tentang penanggulangan bencana, UU 17/2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan butir-butir yang disebutkan dalam nota kesepahaman tersebut, BNPB sebagai lembaga non kementerian yang bergerak di bidang penanggulangan bencana memiliki kewajiban menyebarluaskan informasi tentang mitigasi dan penanganan bencana dari perspektif Islam yang disusun bersama MUI, kepada wilayah yang rawan risiko bencana atau masyarakat korban bencana dan pemangku kepentingan.

Kemudian MUI sebagai organisasi masyarakat yang juga turut berpartisipasi terhadap pembangunan nasional memiliki kewajiban untuk menyusun fatwa dan menyiapkan para ulama atau guru islam.

Hal itu bertujuan untuk menyebarluaskan pesan mengenai materi ajaran Islam, menyangkut kebencanaan di wilayah rawan risiko bencana, masyarakat korban bencana dan pemangku kepentingan yang telah disesuaikan.

Dalam sambutannya, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, penanganan bencana dibutuhkan kesadaran kolektif.

"Dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita bersama melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan ketangguhan kita terhadap bencana. Terutama saat ini, Indonesia tidak hanya berisiko tinggi terhadap kejadian bencana alam, tapi juga sedang mengalami bencana pandemik Covid-19,” kata Doni.

Kesadaran kolektif tersebut dapat tercapai melalui peran serta para tokoh, termasuk tokoh agama yang selalu senantiasa memberikan pesan-pesan yang bermanfaat untuk memperkuat mitigasi bencana dan penanganannya melaui berbagai kegiatan keagamaan.

"Dengan didukung oleh MUI, program kesiapsiagaan, pencegahan dan pemulihan akibat bencana BNPB dapat bersama-sama dilakukan,” jelas Doni.

Melaui Nota Kesepahaman yang dijalin antara BNPB dan MUI, Doni berharap semoga hal tersebut dapat menjadi jembatan dalam upaya BNPB untuk memperkuat masyarakat lebih tangguh bencana melalui kaca mata hukum islam.

"Nota Kesepahaman antara BNPB dan Majelis Ulama Indonesia ini salah satunya diharapkan dapat menjembatani upaya dan kegiatan BNPB untuk memperkuat masyarakat menjadi lebih tangguh melalui perspektif hukum Islam,” tandasnya.