Kondisi mereka kini cukup memprihatinkan, bahkan kesulitan untuk membayar kontrakan.
“Situasi yang sedang dihadapi mahasiswa di Surabaya saat ini krisis ekonomi. Sebab Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota telah melakukan
lockdown atau karantina wilayah sehingga bantuan ekonomi terputus,†ujar Ketua Badan Pengurus Koordinator Wilayah, Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Puncak Papua (BPKW IPMAP) Cabang Surabaya, Kelanus Kulua, Rabu (15/4).
Karena itu BPKW IPMAP pun menyatakan sikapnya. Mereka sangat berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Papua, terutama Bupati Willem Wandik dan jajarannya segera menanggapi dan memperhatikan nasib pelajar dan mahasiswa di perantauan.
“Kepada Pemerintah Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta jajarannya di wilayah Provinsi Papua, kami berharap segera menanggapi persoalan yang sedang berlangsung saat ini. Karena persoalan ini bukan persoalan lokal dan nasional, tetapi juga internasional,†terang Kelanus, melalui keterangan tertulisnya.
“Persoalan yang sedang kami hadapi di Kota Surabaya saat ini adalah mengenai penyebaran Covid-19 dan tempat tinggal (kontrakan). Oleh sebab itu, kami berharap agar Pemda Kabupaten Puncak Papua dan jajarannya segera mengambil langkah alternatif untuk menindaklanjuti,†imbuhnya, dikutip
Kantor Berita RMOLPapua.Kelanus menambahkan, akibat pandemik Covid-19, sejumlah mahasiswa di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur mengalami nasib serupa. Karena itu, mereka berharap Pemerintah Papua segera melakukan tindakan yang tepat.
“Kami menyatakan sikap agar Bupati Kabupaten Puncak Papua memperhatikan nasib seluruh Ikatan Pelajar Dan Mahasiswa Kabupaten Puncak Papua yang sedang menempuh pendidikan di wilayah Indonesia Timur dan Barat saat ini. Saat ini yang kami butuhkan adalah bantuan dana untuk pemondokan atau kontrakan selama situasi Covid-19,†demikian Kelanus.
BERITA TERKAIT: