"Pejabat enggak boleh
baper (bawa perasaan). Jangan jadi pejabat kalau baper dan antikritik," ucap pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/10).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu kemudian mengatakan, tipe pejabat yang demikian kelihatan kurang memahami esensi politik dan kehidupan demokrasi saat ini.
"Enggak pernah kuliah teori demokrasi,
civil society, gerakan politik dan seterusnya. Pejabat itu harus siap dikritik kalau ingin berhasil," selorohnya.
Dia menganggap jika saat ini ada pejabat atau kepala daerah yang tidak mau dikritik sama saja telah menghidupkan sistem feodalisme kembali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
"Kalau antikritik itu sama saja sudah feodal. Sedangkan nilai dasar republika yaitu
re artinya kembali,
public artinya rakyat kembali mengawasi, itu sama artinya kepala daerah dikritik bagian dari pengawasan atau kontrol rakyat secara langsung," pungkas Ipang sapaan akrabnya.
[rus]
BERITA TERKAIT: