
Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Usman Tonda, mendukung tata kelola guru diurus pemerintah pusat karena masalah pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan kerap terbentur anggaran.
Bahkan, kata Tonda hanya 30 persen kabupaten dan kota di provinsi betul-betul​ menerima dana alokasi umum secara penuh. Selain itu, berharap ada koordinasi antara Kemendikbud dan Disdik, menjadi alasan peningkatan pendidikan sulit. Tentu ini juga berdampak terhadap kondisi guru.
"Jika tata kelola guru dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, persoalan anggaran dan koordinasi lemah dengan daerah bisa teratasi. Dengan begitu, urusan guru di daerah mudah diatur, terutama soal alokasi kerja mereka di tiap-tiap daerah," ungkap Tonda dalam diskusi Peluang Tata Kelola Guru di Bawah Pemerintah Pusat, di Jakarta, Senin (28/5).
Tonda menambahkan Persoalan selama ini di daerah cukup banyak, mulai dari penyebaran, termasuk anggaran dan soal kesejahteraan. Maka inilah kenapa kami mendukung tata kelola guru diurus pusat.
[rry]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: