PSI Minta Rotasi Pejabat DKI Ikuti Sistem Lelang

PSI Jakarta menilai penempatan Sarman ini merupakan tanda awal terhadap gejala banyaknya teman gubernur dan wakil gubernur yang akan ramai-ramai mewarnai jabatan birokrasi atau perusahaan daerah di Jakarta.

Ketua DPW PSI Jakarta, Victor Sianipar mendesak agar rotasi pejabat DKI dilakukan dengan cara pemerintah sebelumnya, yaitu melalui sistem lelang terbuka.

"Ini adalah gejala munculnya kembali cara lama politik pemerintahan yang memberikan jabatan kepada para kawan. Harusnya dibuka luas-luas, kalau memang cari dari kalangan profesional, ya jangan sekadar cari yang kenal atau banyak membantu di masa pilkada saja. Lama-lama kepercayaan publik bisa hilang," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (28/4).

Michael menyayangkan pengangkatan Sarman karena ini akan membawa preseden buruk bagi pemerintahan di ibu kota saat ini. Terlebih lagi, banyak pihak, bahkan masyarakat Jakarta yang mengetahui aktivitas Sarman mendampingi Sandiaga Uno selama masa kampanye pilkada tahun lalu. Sarman juga rajin menemani Sandi jika ada pertemuan dengan para birokrat pemerintahan.

"Apakah tidak cukup dengan memasukkan para tim sukses ke dalam TGUPP sehingga harus BUMD juga yang jadi sasarannya? Saya rasa Pemprov harus bisa menjelaskan urgensi dan tujuannya apa, dan kita jangan puas sebelum ada penjelasan tersebut," lanjut Michael.

PSI Jakarta berharap masyarakat Jakarta terus mengawasi manuver kedua pemimpinnya ini. Apalagi, sudah hampir lewat masanya ‘puasa’ pergantian pejabat pemerintah, sehingga ini dapat menjadi peluang bagi Anies-Sandi untuk kembali membawa kawan-kawannya kepada jabatan strategis di dalam birokrasi pemerintahan.

"PSI Jakarta berkomitmen untuk selalu mengawasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta agar tak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, melainkan seluruh warga DKI yang sudah memberikan amanah kepemimpinan ibu kota kepada pasangan Anies-Sandi," tegas Michael.

Berhembus juga isu akan adanya perombakan pejabat di lingkungan Pemprov DKI dalam waktu dekat. PSI mengingatkan agar proses perombakan dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

"Kami akan memperhatikan apakah rotasi pejabat sudah mengikuti proses dan sistem lelang yang sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya. Hasil tes dan lainnya harus dibuka ke publik. Kami harap Gubernur tidak hanya mengikuti permintaan-permintaan partai dan kelompok pendukung Pilkada saja untuk menempatkan pejabat di posisi strategis, khususnya di dinas-dinas yang rawan korupsi," tutup Michael.