Rumah Program DP Rp 0 Hanya Boleh Dijual Ke Pemprov

"Kami bersyukur sekali bahwa groundbreaking kemarin disambut oleh masyarakat dengan sangat antusias. Terlihat baik mereka yang datang ke lokasi maupun mereka yang menanyakan lewat media sosial, lewat nomer WA, nomor SMS dari aparatur semua yang bekerja di Pemprov," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini menambahkan, sembari konstruksi bangunan dikerjakan, saat ini tengah disusun skema pelaksanaan DP Nol Rupiah secara kelembagaan. Misalkan dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ditunjuk sebagai pengelolanya.

"Karena kami mau kerjakannya simulteknis," imbuhnya.

Namun demikian, tegas dia, yang perlu digarisbawahi kriteria calon pembeli rumah tipe 21 m2 dan 36 m2 tersebut, yakni pertama harus warga DKI Jakarta.

"Tercatat sebagai penduduk DKI, ber-KTP DKI," ujarnya.

Syarat kedua yang bersangkutan sama sekali belum pernah memiliki rumah sendiri.

"Selama ini mengontrak jadi tidak pernah punya rumah sendiri," tandasnya.

Ketiga, yang bersangkutan berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan.

"Kemudian dasar syarat itu dan nanti ketika semua sudah mengisi aplikasi harus sadar bahwa rumah ini bukan untuk diperjualbelikan. Jadi kalau anda sudah memiliki rumah ini maka tidak bisa dijualbelikan," lanjutnya.

Dalam aturan di BLUD nanti juga diatur jika ada di antara mereka yang terpaksa menjual rumah program DP Nol Rupiah, maka pembelinya adalah Pemprov.

"Sehingga tidak muncul second market rumah ini. Jadi kita tetap menjaga bahwa rumah ini adalah rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi ini yang nanti akan kita atur. Karena itu bagi masyarakat bersabar sebentar Insya Allah bulan April kita sudah siap semuanya," pungkasnya.[wid]