Persoalanya adalah, dengan besarnya dana desa, apakah mampu aparat desa mengelolanya sedangkan 60 persen Kepala Desa hanya tamatan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
"Apakah masyarakat desa siap? Jawabanya kalau mau jujur tidak siap," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat Seminar Nasional di Puri Ratna Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (7/12).
Namun demikian, lanjut Eko, Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen untuk membangun desa, sehingga Presiden menekankan persoalan Sumber Daya Manusia di desa tidak perlu menjadi persoalan.
"Kalau tidak siap Pak Menteri, mereka tidak akan pernah siap, mau sampai kapan," ucap Eko menirukan perintah Presiden.
Mengapa pembangunan desa menjadi hal yang diprioritaskan, Eko menjelaskan di negara besar seperti Indonesia dengan ribuan pulau, sistem centralisasi atau pembangunan yang hanya terpusat tidak akan efektif.
"Jadi kita paksakan, tahun 2015 kita kasih Rp 20,68 triliun, walapun hanya terserap 82 persen, karena masyarakat desa tidak siap untuk bikin planning dan sebagainya," papar Eko.
Namun, dana desa yang hanya terserap 82 persen itu bukan dihentikan atau dikurangi untuk dievaluasi, jusrtu oleh pemerintah dinaikan dua kali lipat anggaranya.
"Tahun 2016 anggaran dana desa Rp 56,98 triliun," pungkas Menteri Eko.
[rus]
BERITA TERKAIT: