Ratusan Advokat Kawal Kasus Penganiayaan Aktivis Danau Toba

Tim ini dibentuk untuk men­gawal proses pengusutan tin­dak pidana penganiayaan yang dilakukan sejumlah pengusaha bersama para preman kepada aktivis lingkungan Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat di Kawasan Danau Toba (KDT).

Ketua Tim Tapdatu Sandi Ebenezer Situngkir menyam­paikan, lambannya aparat hu­kum di Kawasan Danau Toba mengusut kasus ini membuat geram masyarakat di Sumatera Utara dan perantauan.

Selain itu, lanjut anggota Majelis Pertimbangan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta ini, ki­nerja kepolisian yang me­nangani persoalan ini sangat lamban, malah terkesan pro para penganiaya yang dike­tahui rombongan keluarga pejabat tertentu.

"Sudah ada ratusan advokat dan aktivis yang tergabung da­lam Tim Advokasi Penyelamat Danau Toba atau Tapdatu ini yang akan melakukan pen­gawalan penyelesaian kasus ini. Juga akan melakukan ad­vokasi, litigasi dan nonlitigasi terhadap berbagai persoalan di Kawasan Danau Toba," tutur Sandi.

Dia pun meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara Irjen Polisi Paulus Waterpaw agar tidak tutup mata dengan persoalan penganiayaan terhadap aktivis lingkungan. Menurunya, sam­pai saat ini, Kapolda terkesan tidak berbuat apa-apa.

"Pak Kapolda harus bertin­dak tegas dan cepat. Tidak usah takut, kami rakyat Kawasan Danau Toba siap membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan," ujar Sandi.

Bila kasus ini tidak ditangani dan tidak diusut tuntas, lanjut­nya, sebaiknya Kapolda segera pulang dari Sumut dan berhenti dari jabatan Kapolda.

"Masa mengusut kejadian di depan mata, sudah di-BAP oleh Kepolisian setempat, malah melempem? Kapolda harus tegas dan berani menegakkan hukum dan keadilan dan pro rakyat," pungkas Sandi.

Hingga saat ini, aparat ke­polisian di Sumut belum juga menangkap dan memroses para pelaku penganiayaan terhadap dua orang aktivis lingkungan dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) dan Gerakan Cinta Danau Toba (GCDT), yang terjadi pada Selasa (15/8) lalu.

Sandi mengingatkan Kapolres Samosir, AKBP Donald Simanjuntak dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpauw agar segera me­nangkap, menahan dan mem­proses secara hukum siapapun para pelaku yang melakukan tindak pidana kriminal berupa perbuatan tindak pidana pen­ganiayaan/pemukulan (Pasal 351 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KHUP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, dua aktivis dan pegiat lingkungan dari Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), yakni Sebastian Hutabarat dan Jhohannes Marbun alias Joe dianiaya oleh sejumlah pria di daerah Onanrunggu, Samosir, pada Selasa (15/8).

Saat memberikan keteran­gan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kantor Polisi, Jhohannes Marbun yang juga meru­pakan Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) itu menuturkan, dirinya bersama Sebastian Hutabarat berada di Onan Runggu, Samosir sejak Senin sore, untuk melihat potensi Kabupaten Samosir. Karena YPDT sedang menjalin kerja sama dengan relawan dari luar terkait pariwisata berbasis masyarakat.

"Kami baru tiba sore hari. Setelah diskusi, tidak mung­kin langsung menyeberang ke Simalungun karena jad­wal kapal ferry penyeberangan yang terbatas, kami berencana menyeberang dengan ferry jam 10.00 pagi esok harinya," jelas Jhohannes.

Lebih lanjut Jhohannes men­jelaskan, mereka memasuki areal tambang batu milik JS, yang disebut-sebut keluarga Bupati Samosir.

"Di sana tidak ada pagar pembatas. Jadi saat kami masuk, JS sedang menerima tele­pon. Kami salaman."  ***