KKP Terus Dorong Potensi Kelautan Sulbar

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan, pihaknya telah memberikan perhatian besar dalam mendorong pembangunan sektor tersebut di Sulbar, sehingga diharapkan berdampak pada pergerakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
 
"Sulawesi Barat memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di sektor perikanan, untuk itu penting menjadikan sektor ini sebagai input utama sumber perekonomian daerah. KKP menyimpan perhatian besar untuk Sulawesi Barat, ini terbukti dari berbagai program KKP yang banyak kami alokasikan di Sulawesi Barat," jelas Slamet dalam keterangannya, Rabu (2/8).

Menurutnya, alokasi dukungan program KKP juga tergantung dari komitmen pemerintah daerah. Karena itu, potensi yang ada harus didukung komitmen dan tanggung jawab tinggi, sehingga program benar-benar memberikan outcome yang diinginkan.

"Komitmen pemerintah daerah akan menjadi tolak ukur kami dalam memberikan dukungan. Ini penting karena meskipun potensi besar, namun jika tidak ada komitmen, sebesar apapun effort yang diberikan tidak mampu memberikan dampak apa-apa," beber Slamet.

Dia menambahkan, saat ini KKP tengah fokus dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sehingga nilai ekonominya benar-benar mampu dirasakan oleh negara. Regulasi yang dikeluarkan saat ini perlu disikapi sebagai bagian upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan ekonomi masyarakat.

KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya telah mengalokasikan dukungan program prioritas perikanan budidaya di Sulbar, masing-masing untuk program pakan mandiri di Kabupaten Polewali Mandar senilai Rp 100 juta, bantuan pakan di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 1 ton dan 300 ribu ekor benur udang vaname. Kemudian empat unit escavator di Mamuju Utara dan Mamasa, program revitalisasi tambak di Mamuju Utara, dan sebanyak 1,5 juta ekor udang windu untuk restocking di Mamuju dan Polewali Mandar.

Untuk bidang perikanan tangkap, KKP pada 2016 telah mengalokasikan dukungan asuransi nelayan Sulbar yang diperuntukkan bagi 4.050 nelayan dengan nilai sekitar Rp 708 juta. Asuransi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan bagi masyarakat nelayan dalam melakukan kegiatan usaha.

"Kami meminta kerja sama dengan stakeholders terkait termasuk perguruan tinggi untuk mendorong penerapan Iptek dan membantu mengawal program-program KKP. Sehingga akan efektif menumbuh kembangkan kawasan pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya perikanan, khususnya di Sulawesi Barat. Saat ini 80 persen lebih anggaran KKP kami gelontorkan ke daerah dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh Indonesia," demikian Slamet. [wah]