Sumatera Selatan Paling Siap Tanggulangi Bencana

Diketahui bahwa Indonesia menduduki urutan ke-7 di antara negara-negara yang rawan bencana berdasarkan data International Strategy for Disaster Reduction (ISDR). Hal itu berlaku pula bagi daerah-daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Plt. Kepala Dinas Sosial Sumsel, Belaman Karmuda, mengatakan, jika dilihat dari evaluasi tahun 2015 lalu, 14 kabupaten/kota termasuk ibu kota Sumsel, Palembang, tak luput dari bencana alam.

"Artinya hanya tiga daerah yang terlepas dari predikat rawan bencana," ujar Belaman kepada RMOL Sumsel, Senin (12/12).

Bencana yang kerap melanda daerah-daerah Sumsel adalah banjir, tanah longsor dan puting beliung. Fenomena alam ini tidak hanya mengakibatkan kerugian materil tetapi juga korban jiwa. Agar kerugian materil maupun jiwa dapat diminimalisir, dibutuhkan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

"Solusi terbaik living harmony with disaster atau kita sadar akan bencana, kita hidup berdampingan dengan bencana maka janganlah merusak alam dan mempunyai kesiapan menghadapi seketika bencana datang," lanjutnya.

Saat terjadi bencana target dan sasaran utama yang harus diselamatkan adalah anak anak, lansia, penyandang disabilitas dan ibu hamil.             

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana alam, Dinas Sosial di tahun 2016 ini telah memiliki 1000 relawan siaga bencana yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumsel. Dengan kata lain, Sumsel siap menanggulangi setiap bencana yang datang. Jumlah relawan di Sumsel terbanyak di Indonesia dan itu dibuktikan dengan torehan Rekor MURI belum lama ini.

"Sumsel mempunyai relawan terbanyak di Indonesia dan setiap relawan telah dibekali penyuluhan, pelatihan dan simulasi pertolongan gawat darurat, evakuasi dan penyelamatan di air," ujarnya.

Tidak hanya penanggulangan, Dinas Sosial Sumsel juga bertanggung jawab memberikan bantuan logistik bagi setiap daerah yang terkena bencana. Saat ini, Sumsel memiliki gudang logistik berskala regional yang berada di Kabupaten Indralaya

"Pemerintah menyiapkan beras cadangan pemerintah (BCP) 200 ton untuk provinsi, 100 ton di tiap kabupaten dan beras reguler 50 ton setahun. Selain itu logistik pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, peralatan keluarga, keluarga, bayi, sekolah, matras, selimut dan lain-lain juga tersedia," ujarnya. [ald]