Nasikin yang juga merupakan ketua DPD Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia‎ menuturkan bahwa tanpa adanya reklamasi sekalipun para nelayan sudah mengalami paceklik hasil laut sejak tahun 2010. Hal itu akibat limbah laut yang terus mencemari perairan Teluk Jakarta.
"Jadi, tanpa adanya reklamasi, ikan juga sudah susah. Kerang hijau juga tidak bisa berkembang baik," bebernya saat ditemui di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta (Rabu, 12/10).
Untuk itu, Nasikin justru menaruh harapan pada proyek reklamasi. Pemilik 14 buah kapal itu berharap agar pemerintah memberdayakan nelayan lokal dalam mengadakan transportasi antar pulau reklamasi.
"Ya kami berharap kapal dihias terus dijadikan perahu wisata antar pulau reklamasi," ujarnya.
Selain itu, Nasikin berharap, nelayan tradisional juga diberikan bantuan kapal yang lebih besar dengan kekuatan lima sampai tujuh grosston (GT). Sehingga, nelayan tradisional bisa secara berkelompok melaut ke wilayah yang lebih jauh, termasuk meminta agar dibangun pemukiman nelayan terpadu di salah satu pulau reklamasi.
"Kalau sekarang setiap koperasi sudah dapat bantuan operasional dan alat tangkap. Nelayan juga dapat mesin motor perahu, per nelayan dapat satu," jabarnya.
Meski begitu, Nasikin tidak memungkiri jika ada nelayan lain yang menolak kebijakan reklamasi. Menurutnya, nelayan dari daerah Muara Angke merupakan salah satu yang menolak keras lantaran jalur melautnya tertutup oleh pembangunan Pulau G.
‎"Mereka agak keras karena biasa melaut ke Pulau Seribu. Kapal mereka kan besar bisa melaut jauh, jadi mereka sekarang harus memutar Pulau G sebelum melaut," tandasnya.
[wah]
Jika kebanyakan nelayan di Pesisir Pantai Utara Jakarta menolak program reklamasi maka sikap berbeda justru ditunjukkan oleh Nasikin. Nelayan dari Cilincing, Jakarta Utara ini justru mendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menyelesaikan proyek pembangunan 17 pulau buatan tersebut. 
