Pemprov DKI Gelontorkan Dana Rp 1 Triliun Untuk UMKM

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya tengah melakukan usaha untuk menjaga kondisi pasar tetap stabil. Salah satu caranya adalah dengan menggerakkan sektor mikro, kecil dan menengah.

Namun, tidak mudah bagi Pemprov DKI  dalam memberikan suntikan dana segar kepada UMKM. Adanya UMKM abal-abal, membuat Ahok menggunakan cara transfer.

"Kami lewat Bank DKI, masalahnyakan sampai saat ini datanya nggak ada yang jelas. Tahun inikan Rp 300 miliar lebih. Target saya Rp 1 triliun satu tahun untuk suntikan," kata Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).

Penggunaan Bank DKI sendiri, Ahok menjelaskan, untuk melakukan seleksi mana-mana saja UMKM yang memang berbisnis. Namun, etikat baik tersebut tidak disambut baik. Selama setahun terakhir belum semua UMKM mendaftarkan diri ke bank milik Pemprov DKI tersebut.

‎"Kalau kamu sudah pegang ini (Bank DKI) selama setahun, dan kami pelajari perilakumu. Baru kami bisa kasihkan kredit," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Ahok mengungkapkan, suntikan dana ini untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga Ibukota. Sehingga dengan demikian akan memutar perekonomian di kelas mikro, kecil dan menengah.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Michael Rolando mengingatkan, pencapaian selama triwulan pertama ini harus terus dipertahankan. Sebab pendapatan daerah sangat bergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan daerah.

Dia mencontohnya, salah satu penyumpang PAD terbesar adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor‎ (BBNKB). Jika penjualan kendaraan bermotor berkurang, ini artinya pendapatan daerah juga akan mengalami imbas yang sama.

‎"Kalau penjualan anjlok BBNKB kita kecil. Kedua, jangan juga dilihat jumlah, jumlah mungkin naik tapi segmen mana? Yang laku itukan yang LCGC nilainya kecil BBNKB. Kaya kemarin pameran IMS itukan turun volume penjualan mereka dibanding tahun sebelumnya. Itu akan berpengaruh," terangnya.

Untuk itu, dia mengharapkan, Dinas Pelayanan Pajak DKI harus terus berupaya agar dapat mencapai target Rp 59 triliun. "Kami masih optimis bisa tercapai target tersebut, karena teman di pajak banyak usaha mereka," terang Michael.

Berdasarkan data pendapatan pajak daerah mencapai Rp 6,963 triliun, retribusi daerah Rp 152,651 miliar, hasil pengelolaan kekayaan Rp 70 miliar, dan pendapatan daerah yang dipisahkan sebesar‎ Rp 1,717 triliun. Sedangkan, pendapatan hibah sebesar Rp 2,774 miliar dan dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp‎ 1,353 triliun. [rus]