Cucu Bung Karno: Waktunya 1 Juni Dijadikan Hari Besar Nasional

Puan yang duduk bersebelahan dengan Megawati langsung berjalan menuju podium untuk memberikan kata sambutan sebagai perwakilan keluarga Presiden Pertama RI, Soekarno.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu mengatakan tradisi memperingati hari kelahiran Pancasila telah ada di era almarhum Taufik kiemas saat menjabat ketua MPR.

Puan menilai upaya yang dilakukan ayahnya saat menjadi ketua MPR telah memberikan sumbangsih mengingatkan memori kolektif masyarakat dalam proses perumusan naskah Pancasila.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada MPR RI yang telah melanjutkan tradisi peringatan hari lahir Pancasila, yang sudah dimulai pada tahun 2010, saat Taufiek Kiemas menjabat sebagai Ketua MPR RI.

"Kami berterimakasih atas terselenggaranya acara pidato Bung Karno setiap tahunnya oleh MPR, dimulai sejak masa Pak Taufiek Kiemas pada 2010," ujar Puan dalam kata sambutannya di Alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6).

Lebih jauh, Puan mengingatkan masyarakat Blitar bahwa di acara yang sama pada dua tahun yang lalu, Mantan Ketua MPR Taufik Kiemas bersama Mantan Wakil Presiden Boediono meresmikan patung Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur. Namun saat itu merupakan acara kenegaraan terakhir suami dari Megawati Soekarnoputri.

"Tanggal 8 Juni, dua tahun lalu, almarhum Taufik Kiemas wafat pergi meninggalkan kita semua dalam tugas menghadiri peringatan hari lahir Pancasila bersama Wapres Boediono yang juga ikut meresmikan patung Bung Karno sebagai perenungan Pancasila di Kota Ende dan sudah saatnya bagi pemerintah untuk ambil keputusan menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya pancasila dan menjadikan sebagai hari besar nasional," ungkap Puan.

Puan juga sempat menyindir masa pemerintahan Orde Baru yang berusaha menyingkirkan ketokohan Soekarno. Padahal jasanya sangat penting bagi bangsa Indonesia.

"Sebagai keluarga (Bung Karno) kami prihatin karena ada proses desoekarnoisasi di masa Orde Baru, mencampuradukkan antara posisi Bung Karno sebagai ideolog dengan kapasitasnya sebagai tokoh politik. Seharusnya proses politik tidak boleh mendistorsi apalagi memanipulasi aspek sejarah, apalagi soal Pancasila," ujar Puan.

Puan berharap, acara tersebut bisa terus dilanjutkan setiap tahunnya, untuk terus mengingatkan anak bangsa tentang ideologi dasar negara dan perjuangan Soekarno. [mel]