Kapolri Didesak Tarik Brimob dari Lahan Sengketa Karawang

Sejak Juli 2014 lalu, satu Satuan Setingkat Kompi Brimob ditempatkan untuk menjaga lahan milik PT Sumber Air Mas Pratama (SAMP), anak usaha Agung Podomoro Land (APLN).

Lahan sengketa seluas 350 hektare itu tersebar di tiga desa yakni Desa Wanasari, Wanakerta, dan Margamulya, Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang. Lahan tersebut telah puluhan tahun digarap secara turun-temurun oleh sekitar 1.500 kepala keluarga petani yang kini terusir. Alhasil, mereka terancam kehilangan mata pencarian di atas lahan sendiri.

"Kami ikut mengadvokasi para petani itu karena sejalan dengan visi besar Presiden Jokowi yang amat peduli dan mengutamakan kepentingan rakyat kecil. Petani yang kami bela itu merupakan korban dari tindakan arogan dan sewenang-wenang aparat hukum dan keamanan yang lebih membela kepentingan kapitalis," ujar Koordinator LJR Riano Oscha dalam keterangannya kepada redaksi, Selasa (9/12).

Dia menjelaskan, pengamatan di lokasi, lahan sengketa milik para petani itu telah dipasang papan iklan berukuran besar bertuliskan 'Podomoro Industrial Park'. Artinya, APLN selaku pengembang properti tidak mampu menahan diri untuk segera menjual lahan sengketa yang dimenangkannya di pengadilan dengan proses hukum penuh kejanggalan.

"Bagaimana mungkin APLN berani menjual tanah yang masih bermasalah," kata Riano.

Sementara itu, Ketua Serikat Petani Karawang (Sepetak) Hilal Tamimi menambahkan, pihaknya memertanyakan penempatan satu kompi pasukan Brimob di lokasi tersebut. Seolah, tiga desa didalamnya merupakan lokasi konflik.

Menurutnya, penempatan Brimob membuktikan kesan bahwa pihak kepolisian melindungi pengusaha properti pemilik modal.

"Siapa yang membiayai personil Polri sebanyak itu. Untuk apa mereka begitu lama di sana, adakah musuh atau kriminal yang mengancam," demikian Hilal. [rus]