Rencana Tanggul Raksasa Jangan Bunuh Nelayan dan Ekosistem

Hal ini diungkapkan pengamat lingkungan dari UI Ahmad Saf­rudin. Meski se­benarnya, upaya pemerintah pusat dan Peme­rintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta menga­tasi masalah ban­jir di ibukota dengan memba­ngun tanggul laut raksasa ini disambut baik berba­gai pihak, dia menilai proyek ini tak layak.

Apalagi, mengingat persolan ini juga masih berma­salah di MA, karena proses rekla­masi pantai utara ini ditolak oleh Ke­men­terian Lingkungan Hidup. Yakni, berdasarkan kasasi Mah­kamah Agung, pada 2003, dalam perkara tata usaha negara me­nge­nai Ke­putusan Menteri No.14/2003, yang mengatur ketidak­la­ya­kan reklamasi dan revitalisasi pan­tai utara Jakarta.

“Pembangunan tanggul laut raksasa ini diduga berkaitan de­ngan merevitalisasi ide rekla­ma­­si Pantura Jakarta yang di­tolak. Se­cara ringkas, reklamasi ini ti­dak layak diberlakukan. Terlebih lagi tidak melibatkan masya­rakat,” jelasnya.

Menurut Ahmad, jika Pemprov DKI beritikad baik mengatasi masalah banjir di Jakarta, seha­rusnya studi pembangunan tang­gul laut raksasa melibatkan mas­yarakat banyak. Termasuk ma­syarakat di kawasan pantura, se­hingga tercipta kesepakatan ber­sama. Apalagi, jika pem­ba­ngu­nan tanggul laut raksa­sa terus berjalan, tentunya ka­wa­san Pen­jaringan, Tegal Alur, Ka­puk Mua­ra, Muara Angke sam­pai ke Cilincing akan terabaikan.

“Mungkin reklamasi ini men­jadikan Jakarta sebagai kawasan yang modern, tapi kawasan pen­jaringan dan sekitarnya pasti amat sangat kumuh dan akan di­biarkan dengan kondisi terge­nang air, seperti kasus Pantai Indah Kapuk,” ujar Ahmad.

Selain itu, masih menurut Ah­mad, dampak lain pembangunan tanggul raksasa ini adalah tergu­surnya para nelayan di sekitar pan­tura. Dia berharap agar Pem­prov DKI melakukan kesepaka­tan bersama terlebih dahulu de­ngan para nelayan. Jika memang nelayan harus digusur, pemprov dia nilai harus merelokasikan ke tempat yang layak. “Kalau dire­lo­kasi ke kawasan pedalaman, sama saja dengan membunuh ne­la­yan tersebut,” tegasnya.

Di samping itu, menurut Ah­mad lagi, pembiayaan relokasi nela­yan harus diatasi dengan pembia­yaan yang berasal dari proyek pembangunan tanggul laut rak­sasa tersebut. Bukan ber­asal dari APBD. Ini meru­pakan kewajiban pemprov ketika me­ngembangkan sebuah proyek yang berdampak terhadap ling­kungan sekitarnya.

Ahmad menilai, pembangunan proyek tanggul laut raksasa di­anggap layak bila mampu mem­biayai berbagai dampak akibat proyek bendungan dan reklamasi tersebut. Sebaliknya, kalau tidak mampu, berarti tidak layak, se­hingga juga tak layak diteruskan.

Hal yang sama diungkap pe­neliti Indonesian Center for En­viromental Law Irvan Pulungan. Menurutnya, pantai Utara saat ini reklamasinya sedang bermasalah di Mahkamah Agung. Dengan demikian, pembangunan tanggul raksasa tidak mungkin dilakukan.

Sementara analisis mengenai dam­pak lingkungan (Amdal) rek­lamasi pantura dinyatakan tidak layak oleh Surat Keputusan Ke­menterian Lingkungan Hidup. “Ini yang katanya opsi paling mung­kin dilakukan pemprov, ba­gaimana bisa diintegrasikan de­ngan reklamasi yang berseng­keta di pengadilan?” cetusnya.

Irvan menilai, pemprov seha­rusnya memahami bagaimana dampak yang terjadi pada eko­sis­tem di pantai Jakarta Utara. “Pe­lajaran yang kami ambil di Si­ngapura, reklamasi bisa mema­tikan ekosistem bakau dan secara tidak langsung akan merugikan nelayan,” ujarnya.

Permasalahan banjir rob dan penurunan muka tanah diniliai Irvan, sebagai akibat logis rek­lamasi tanggul rakasasa tersebut. Pasalnya, dampak pembangunan tanggul raksasa ini akan berke­panjangan. Apalagi belum ada Kajian Lingkungan Hidup Stra­tegis (KLHS) yang diterapkan pada proyek ini. Yang terpenting, dia menegaskan, adalah analisis dampak dari proyek pembangu­nan ini, apakah bermanfaat atau lebih menghancurkan.

Di samping itu, menurutnya lagi, perlu diperhatikan bentuk pembangunan tanggul raksasa yang bukan hanya sekadar mem­bendung kota Jakarta, efektivitas pembangunan tanggul raksasa dinilai Irvan belum 100 persen mampu mengatasi masalah banjir di Jakarta.   [RM]