Pemerintah Harus Cari Solusi Kanker Yang Memiskinkan

Menurut anggota Komisi IX DPR RI Roberth Rouw, data Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan prevalansi kanker di Indonesia 1,4 persen dengan jumlah 347.792 kasus kanker. Sedangkan BPJS Kesehatan pada 2014 telah mengeluarkan Rp 2,05 triliun untuk pembiayaan kanker dengan lebih dari 894.000 kasus.

"Pemerintah harus cari solusi baru untuk menangani pasien kanker. Kenyataannya lebih dari 20 persen pengeluaran BPJS untuk pasien kanker, tetapi beban ekonomi yang dihadapi masyarakat masih sangat besar," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/4).

Dia menjelaskan, data Asean Cost In Oncology yang didapat dari penelitian terhadap 2.355 pasien kanker baru yang dilakukan selama setahun setelah pasien terdiagnosis menunjukkan hasil menyedihkan. Hanya 29 persen pasien yang masih bisa diobservasi, dan 71 persen meninggal setelah satu tahun pengamatan. Survei tersebut dilakukan di 10 rumah sakit umum di delapan kota besar.

Hasil studi juga menunjukkan, 46 persen pasien kesulitan keuangan setahun pertama setelah terdiagnosis kanker. Sebanyak 58 persen pasien meminjam uang dari keluarga, 25,2 persen memakai tabungan, 12,3 persen meminjam uang secara pribadi dan 14,4 persen menjual harta pribadi. Kanker adalah penyakit dengan beban ekonomi ketiga setelah sakit jantung dan gagal ginjal.

Besarnya biaya yang dikeluarkan baik lewat Jaminan Kesehatan Nasional ataupun oleh masyarakat ternyata hanya menguntungkan produsen asing. Data Kementerian Kesehatan hanya 94 persen alat kesehatan dan 95 persen obat masih bergantung dari impor.

"Penelitian obat baru hingga alat diagnostik kanker harus lebih didorong agar kemandirian bangsa bisa tercapai dan menjadi solusi baru bagi pasien kanker," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Menurut Robert, penelitian mengenai kanker sejauh ini merupakan barang mewah di Indonesia. Tidak banyak institusi yang melakukan dikarenakan masih carut marutnya kondisi riset kesehatan, hal tersebut akibatkan belum adanya aturan yang jelas dan tidak adanya koordinasi antara Kemenkes dan para pemangku kepentingan.

Belum lama ini, konflik antara Kemenkes, praktisi klinisi dan Warsito sebagai peneliti teknologi kanker sempat menjadi isu hangat dibicarakan. Warsito dianggap mengembangkan teknologi ECCT sebagai alat terapi dan ECVT sebagai alat diagnosis kanker tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dan menurut hasil review Kemenkes tidak terbukti manfaatnya. Padahal penelitian untuk mencari cara baru menangani dan diagnosis kanker hampir tidak pernah dilakukan oleh lembaga riset lain di Indonesia.

"Saya melihat konflik ini sesuatu yang tidak perlu. Pemerintah harus bisa menjebatani apabila ada anak bangsa dengan reputasi akademik yang sangat baik punya perhatian terhadap masalah besar seperti kanker," tuturnya.

Lebih jauh, dia juga menyayangkan kalau aset peneliti yang sudah langka akhirnya harus pergi ke luar negeri karena tidak adanya dukungan dari pemerintah.

"Dukungan itu bukan hanya berupa lisan, tetapi juga berupa adanya regulasi dan keberpihakan terhadap penelitian yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada," tukas Roberth. [wah]