Minimnya Layanan Medis Penyebab Tingginya Kematian Ibu Melahirkan

Menteri Kesehatan (Men­kes), Nafsiah Mboi mengatakan, ting­ginya angka kematian ini keba­nyakan terjadi akibat pen­darahan oleh ibu yang mela­hir­kan di usia muda.

“Pendarahan kebanyakan ter­­jadi pada ibu usia muda, sekitar 15-16 tahun. Ditambah minim­nya penggunaan alat KB serta layanan medis,” kata Naf­siah di acara diskusi me­dia di Jakarta.

Menkes berharap, program penggunaan KB serta layanan medis harus ditingkatkan dalam rangka menjaga kualitas mutu anak dan kesehatan bagi ibu saat melahirkan.

 â€œDengan penggunaan KB ser­ta memperhatikan layanan ke­­sehatan, angka kematian ibu me­lahirkan bisa ditekan. Kami juga akan memperkuat pelayan­an me­dis dan edukasi kesehatan di lapisan masyarakat di daerah ter­pencil maupun  kota-kota lain,” janji Nafsiah.

Wakil Menteri Kesehatan (Wa­menkes) Ali Ghufron Mukti me­ngatakan, saat ini AKI di In­do­nesia masih berada di angka 228 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah ini 3-6 kali lebih besar dari negara ASEAN.

“Ffaktor keterlambatan men­dapatkan penanganan medis jadi salah satu penyebab tingginya AKI di Indonesia,” kata Ali.

 Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Gizi Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kese­ha­tan (Kemenkes) Slamet Riyadi Yuwono, kematian ibu mela­hir­kan juga disebabkan minim­nya penggunaan alat persalinan di luar rumah sakit oleh ibu hamil dan itu berisiko meningkatkan in­feksi pada ibu melahirkan.

“Lebih dari 40 persen kela­hiran di Indonesia masih dila­kukan di rumah sehingga angka kema­tian ibu melahirkan akibat infeksi mencapai 80 persen,” kata Slamet.

Berdasarkan data Kemenkes, persalinan ibu yang dibantu te­naga kesehatan sebanyak 82,3 persen. Ibu yang melahirkan di rumah sakit hanya 55,4 persen. Sebagian besar kelahiran dila­kukan di rumah karena keterba­tasan akses dan ekonomi.

“Akses itu bisa dari letak geo­grafis, di mana letak rumah jauh dari fasilitas kesehatan atau trans­portasi yang sangat sulit dijang­kau karena terletak di daerah ter­pencil. Atau bisa juga akses eko­nomi, ibu hamil takut ke fasilitas kesehatan karena tid­ak punya uang,” terangnya.

Berdasarkan Analisis Data Ri­set Kesehatan Dasar (Ris­kesda) tahun 2010, angka kema­tian ibu di Jawa Barat sebesar 2.280, Jawa Tengah 1.766, Nusa Tenggara Ti­mur (NTT) 642, Banten 538 dan Ja­wa Timur 500. Tahun 2011, angka kema­tian ibu di Jawa Ba­rat turun menjadi 837, Jawa Tengah 668, Jawa Timur 627, Banten sebesar 250 dan NTT 208.

Fakta itu sama dengan angka kematian ibu sebanyak 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Ber­arti, setiap tahun ada 10.260 ke­matian ibu, setiap bulan ada 855 kema­tian ibu, setiap minggu ada 213 kematian ibu, setiap hari ada 30 kematian ibu dan setiap jam ada 1 kematian ibu.

Hanya 61,3 persen ibu yang memeriksakan kehamilan hing­ga empat kali. Angka terse­but jauh berbeda dengan angka ibu hamil yang memeriksakan ke­hamilan pertama kali sebanyak 92,8 per­sen.

Padahal, kata Slamet, per­sa­linan Jaminan Persalinan (Jam­persal) diberikan secara gratis sebanyak 4 kali, yaitu 3 bulan ke­hamilan pertama sebanyak 1 kali, 3 bulan kehamilan kedua se­ba­nyak 1 kali dan 3 bulan ke­ha­mil­an terakhir sebanyak 2 dua kali pada waktu mau me­lahirkan.

Mengenai anggaran Jampersal, dia menjelaskan, tahun ini sebe­sar Rp 2 triliun. Dana ini naik diban­ding­kan pada 2012 sebe­sar Rp 1,8 triliun.

Survei Deografi dan Kese­ha­tan Indonesia (SDKI) menye­butkan, pre­sen­tase angka kema­tian ibu telah me­nunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Namun, Ja­wa Barat dan Jawa Timur  masih menjadi daerah dengan angka kema­tian ibu tertinggi.

Anggaran Pemda Buat Persalinan Minim, Kemenkes Genjot Kemitraan Bidan & Dukun

Upaya percepatan penurunan angka kematian Ibu dan Anak di Indonesia, terus dilakukan Ke­menkes dalam rangka mencapai angka 102 per 100.000 jumlah kelahiran hidup pada 2015 men­datang. Langkah tersebut di an­taranya menurunkan angka kematian di lima wilayah yang hingga kini masuk lima besar. Yaitu, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kami fokus pada lima wila­yah itu. Untuk Jateng pada ta­hun 2011, terjadi 668 kematian ibu per 100.000 kelahiran hi­dup. Selain itu, kami ingin me­la­ku­kan revitalisasi Posyandu se­cara masif,” kata Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes Slamet Riyadi Yu­wono.

Selain revitalisasi Posyandu, Kemenkes mempunyai prog­ram meningkatkan kemitraan bidan dan dukun, karena prin­sipnya harus mencegah kela­hiran ha­nya dengan dukun saja.

“Namun kenyataannya baru 70 persen bidan yang tinggal di desa dan 30 persen yang tinggal di luar desa tempat bertugas. Ini tantangan bagi kita. Padahal, 80 persen ibu mening­gal karena infeksi,” kata Slamet.

Slamet juga mengkritik ren­dahnya ongkos persalinan pada bi­dan yang diberikan Pemerin­tah Daerah (Pemda) yang di­nilai kontraproduktif dalam menu­runkan angka kematian ibu  di Indonesia. “Ada Pemda yang hanya bayar Rp 200 ribu untuk bidan tiap persa­linan. Ini adalah kebijakan yang tidak pro-penurunan AKI dan ha­rus segera dinaikkan,” sentilnya.

Dikatakan, melalui skema Ja­minan Persalinan (Jam­persal), pemerintah sudah menganggar­kan Rp 680 ribu untuk tiap wanita ha­mil, di mana Rp 500 ribu dialo­kasikan untuk membayar bidan. ”Atau kalau didampingi du­kun ber­anak, Rp 500 ribu itu bisa di­atur pembagiannya,” katanya.

Rendahnya bayaran bidan, menurut dia, akan berdampak buruk pada kinerja bidan dalam persalinan. Ia mencotohkan, bi­dan yang bayarannya tidak se­padan, cenderung lebih sering merujuk pasien ke rumah sakit. Akibatnya, pasien terlambat ditangani dan terjadi penum­pukan di rumah sakit.

“Itu karena bidan merasa ba­yaran yang mereka terima tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi. Sehingga saat me­ne­mui persalinan sulit, me­reka cen­de­rung meminta rumah sakit untuk mengambil alih,” katanya.

Oleh karena itu, Slamet minta kepala daerah membuat kebi­jak­an yang memprio­ri­tas­kan hal penting ketimbang se­ka­dar pem­bangunan fisik.

“Tanpa tindakan drastis dari semua pemangku kepentingan, sudah bisa dipas­ti­kan target Indonesia untuk me­nurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 ribu kelahiran dalam Millennium Development Goals (MDGs), tidak akan mungkin tercapai,” cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]