Sebab, Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terlebih penanganan kasus tersebut mendapat perhatian khusus dari publik.
"Untuk itu, sudah seharusnya Kejaksaan RI mengambil langkah-langkah preventif sebagaimana yang dilakukan institusi ini pada sejumlah tersangka megakorupsi di Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform (De Jure) Bhatara Ibnu Reza dalam keterangan resmi pada Senin, 13 Juli 2026.
Lanjut dia, bila Febrie tidak segera ditahan maka akan menimbulkan kesan tebang pilih di masyarakat.
Pasalnya, dalam banyak perkara Kejagung tidak pernah membiarkan tersangka tidak ditahan dalam proses penyidikan.
"Kami menilai bahwa tidak disegerakannya penahanan terhadap tersangka Febri Adriansyah akan menimbulkan kesan tebang pilih terhadap perlakuan terhadap tersangka kasus tindak pidana korupsi," tuturnya.
Di sisi lain, Bhatara juga meminta agar pengusutan perkara ini tidak diintervensi di internal Kejaksaan.
"Publik berhak mengetahui bahwa penanganan kasus ini tidak diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk dari internal Kejaksaan RI terlebih lagi oleh lembaga negara lainnya. Kami memandang seharusnya Kejaksaan, selain berkonsentrasi dalam melakukan pemeriksaan, juga mengantisipasi kemungkinan besar perlawanan Febrie dengan mengajukan gugatan praperadilan dengan menguji kesahihan penetapan dirinya sebagai tersangka," jelas Bhatara.
Sebagaimana diketahui, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan TPPU oleh Kertas Tipikor Polri.
Kini, penanganan kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam proses penyidikan, Kejagung berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Polri untuk mempelajari alat bukti terkait pelimpahan perkara tersebut.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta segera menahan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah dalam waktu dekat. 
BERITA TERKAIT: