KPK Tegaskan Uang Rp300 Miliar Bukan Pinjaman BNI, Melainkan Dana Rampasan di Rekening Penampungan

"Meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat, bahwa KPK bukan meminjam uang tersebut dari Bank, namun uang itu memang merupakan barang rampasan KPK yang dititipkan pada rekening penampungan," kata Budi kepada wartawan, Jumat siang, 21 November 2025.

Penyerahan uang total Rp833 miliar kepada Taspen merupakan pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara terpidana Ekiawan Heri Primaryanto, mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM). Hakim menetapkan uang rampasan tersebut sebagai milik negara c.q PT Taspen karena berasal dari iuran pegawai negeri untuk dana pension.

"Oleh karena itu, KPK sekaligus menyampaikan apresiasi dan menyambut positif putusan hakim yang bersifat progresif ini. Sehingga atas barang rampasan tersebut bisa langsung pulih, kembali, dan dapat dikelola oleh PT Taspen," terang Budi.

KPK sengaja menampilkan fisik uang ratusan miliar itu sebagai bentuk transparansi. Budi menjelaskan, langkah tersebut penting untuk meyakinkan publik, khususnya para PNS, bahwa dana pensiun mereka benar-benar dipulihkan, bukan sekadar angka di atas kertas.

Uang yang ditampilkan KPK memang tidak Rp838 miliar namun hanya sebagian dari itu yakni Rp300 miliar karena keterbatasan tempat dan alasan keamanan.

"Kemudian ke depannya, agar masyarakat juga menjadi lebih peduli atas pengelolaan dana pensiunnya, untuk sama-sama menjaga dan mengawasi agar tindak pidana korupsi seperti ini tidak Kembali terulang. Hal ini tentunya penting sebagai upaya pelibatan publik dalam pencegahan korupsi dan mitigasi risiko ke depannya," terang Budi.

Budi juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pengelolaan dana pensiun agar kasus serupa tidak terulang. Ia menambahkan, seluruh barang sitaan dan rampasan dalam bentuk uang memang tidak disimpan di Gedung KPK, melainkan dititipkan di bank melalui rekening penampungan sebagai bagian dari tata kelola yang baik dalam penanganan barang bukti.